Warga Tambrauw saat konferensi pers terkait Pilkada Tambrauw di Manokwari, Rabu 4 Oktober 2016.

Kandidat Tunggal di Pilkada Tambrauw Berpeluang Picu Konflik

MANOKWARI, CAHAYAPAPUA.com- Pilkada serentak yang digelar di Kabupaten Tambrauw dinilai tidak memberikan pendidikan demokrasi kepada masyarakat. Pasalnya pada Pilkada ini satu kandidat memborong dukungan partai politik sehingga praktis menjadi kandidat tunggal.

Tokoh masyarakat Tambrauw, Mathias Anari, Rabu (5/10) di Manokwari menyebut akar masalah ini adalah UU Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 54 yang membolehkan adanya calon tunggal.  Instrument hukum ini, jelasnya, merugikan masyarakat Tambraw serta bertentangan dengan UUD 1945 pasal 27 dan 28 dan pasal 42 dan 43 UU Otsus Papua.

” Undang-undang ini perlu revisi, Kenyataan bahwa terjadi calon tunggal membuat hak-hak demokrasi kami tidak terakomodir,” katanya.

Ia menyebut, di kalangan masyarakat sebenarnya muncul harapan agar pesta demokrasi ini memunculkan beberapa pilihan kandidat.

Dalam kesempatan yang sama Ketua Forum Aliansi Masyarakat Peduli Pembangunan Tambrauw, Mambrasar Musa, menyatakan hal senada.  Ia mengatakan, hadirnya caln tunggal tidak sejalan dengan harapan masyarakat,

” Terjadi pembatasan hak, padahal ada calon-calon lain yang ingin mendaftar,” katanya.

Menurut Mambrasar, masalah ini bisa menjadi bom waktu karena mengandung potensi konflik sangat besar.

” Kami sejauh ini berupaya membangun komunikasi dengan lembaga-lembaga seperti Bawaslu dan KPU Provinsi Papua Barat. Beberapa waktu lalu kami menggelar aksi demo di Kantor KPU, mudah – mudahan mereka menindak lanjuti aspirasi kami ” ujarnya

Kaum muda juga angkat suara mengenai masalah ini. Sekjen Aliansi Mahasiswa Papua, Hugo Asrouw mengatakan Kabupaten Tambraw perlu membuka ruang demokrasi, salah satunya pada momentum Pilkada.

Masalah ini juga dilaporkan memicu terjadinya aksi pemalangan di Distrik Amberbaken, Selasa (4/10) pagi, bertepatan dengan peresmian kantor distrik

” Kami berharap ada dialog dengan KPU, Bawaslu serta masyarakat adat di Tambraw. Ada masyarakat Ireres, Mpur, abun dan Bika serta Inggun mereka perlu dihadirkan dalam dialog untuk membicarakan persoalan di sana ” ujar Hugo. (MAR)

 

Tinggalkan Balasan