ilustrasi

Kantor Pajak Sosialisasikan Pengurangan dan Penghapusan Sanksi

MANOKWARI, CAHAYAPAPUA.com– Kantor Perwakilan Pajak (KKP) Pratama Manokwari, menggelar sosialisasi perpajakan. 61 orang perwakilan badan usaha yang terdaftar sebagai wajib pajak di daerah ini hadir dalam kegiatan tersebut.

Kepala Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan KPP Manokwari, Windra Bayu Pridianto, mengatakan, sosialisasi ini, mengangkat empat tema utama. Empat tema itu, merupakan hal yang baru bagi warga wajib pajak di kabupaten ini.

“Tema pertama, revaluasi aktiva tetap, kedua, pengenalan e-faktur, ketiga, peraturan menteri keuangan atau PMK No. 91 tahun 2015 tentang pengurangan dan penghapusan sanksi administrasi dan keempat, tentang e-biling sistem” sebut Windra usai kegiatan sosialisasi perpajakan yang digelar di ball room Swiss belhotel manokwari.

PMK/91/2015, lanjut Windra, berlaku sampai 31 Desember 2015, yakni pengurangan dan penghapusan sanksi administrasi, sedangkan revaluasi aktiva tetap yang dilakukan, tarif yang biasanya diterapkan 10%, khusus tahun 2015 ini, diterapkan tarif hanya 3%,

Penerapan tarif revaluasi aktiva tetap pada tahun 2016 mendatang, pada semester pertama akan diterapkan tarif 4%, semester kedua, akan diterapkan tarif 6%, sementara lebih dari itu, maka akan dikenakan tarif normal 10%.

“selanjutnya akan dikenakan tarif normal 10%”

Sosialisasi itu juga sekaligus untuk mengenalkan fasilitas-fasilitas layanan perpajakan kepada wajib pajak, seperti fasilitas elektornik-biling atau e-biling dan e-faktur, untuk mempermudah para wajib pajak dalam pelaporan dan pembayaran pajak.

“E-billing adalah akses layanan pajak yang dioperasikan secara online, untuk mempermudah wajib pajak melapor dan membayar pajak secara online melalui internet banking maupun mobile banking” kata dia lagi.

Sementara e-faktur, jelas Windra, merupakan pengganti faktur dengan metode online. Khusus untuk e-faktur , pihaknya akan buka kelas-kelas kecil untuk melatih wajib pajak.

Sementara untuk pengurangan dan penghapusan sanksi administrasi atas keterlambatan penyampaian surat pemberitahuan, pembetulan surat pemberitahuan dan keterlambatan pembayaran atau penyetoran pajak, wajib pajak diimbau memanfaatkan tahun pembinaan wajib pajak 2015 sebaik mungkin.

Untuk memanfaatkan kebijakan itu, wajib pajak diminta untuk menyampaikan atau membetulkan SPT masa Desember 2014 dan tahun sebelumnya, maupun SPT tahunan pajak penghasilan tahun pajak 2014 dan sebelumnya, serta melunasi jumlah pajak yang tercantum dalam SPT tersebut dan melaksanakannya ditahun 2015.

Terhadap sanksi administrasi, baik bunga maupun denda yang dikenakan kepada wajib pajak, sebagai akibat dari pelaksanaan penyampaian atau pembetulan SPT serta pelunasan jumlah pajak dalam SPT, wajib pajak akan diberikan fasilitas berupa pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi.

Ia mengatakan, saat ini, direktorat pajak telah bekerjasama dengan lebih dari 500 instansi, lembaga, asosiasi dan pihak ketiga lainnya, untuk menyampaikan data wajib pajak terkait dengan perpajakan,

Kerja sama itu, lanjut windra, dilandasi atas kesepahaman bersama untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. | MUHAMMAD RIZALDY | EDITOR : TOYIBAN