Kapolres AKBP Frits Sokoy didampingi Kasat Binmas Iptu Muchlis Tanaiyo memberi arahan soal pengawasan dana desa kepada anggota Bhabinkantibmas.

WASIOR, Cahayapapua.com— Kapolres Teluk Wondama AKBP Frits Sokoy menyatakan pihaknya tidak akan segan-segan memproses hukum pengelola dana desa yang terbukti menyelewengkan dana yang bersumber dari APBN itu.

Frits mengatakan semua anggota Bhabinkantibmas telah ditugaskan untuk ikut mengawasi pengelolaan dana desa di semua kampung di Wondama.

Hal itu sebagai tindak lanjut dari nota kesepahaman (MoU) antara Mabes Polri, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa, Transmigrasi dan PDT tentang pencegahan penyalahgunaan dana desa.

Ditemui usai memberi arahan kepada jajaran Bhabinkantibmas di aula Mapolres di Rasiei, Senin (23/10), Kapolres menyebut pihaknya sudah mencium adanya indikasi penyelewengan dana desa. Namun belum bisa diproses lebih lanjut karena masih dilakukan oleh pembinaan oleh Pemkab Wondama melalui instansi terkait.

“Tapi dengan adanya MoU ini kalau ada bukti langsung dieksekusi. Tidak ada ampun lagi,” tandas Kapolres yang dalam kesempatan itu didampingi Kasat Binmas Iptu Muchlis Tanaiyo.

Menurut Kapolres, mulai awal pekan ini petugas Bhabinkantimbas akan melakukan tugas barunya sebagai pengawas dana desa. Dalam rangka transparansi, para kepala kampung diminta membuat papan pengumuman yang mencantumkan semua anggaran yang masuk ke kampung.

Termasuk apa saja program dan kegiatan yang dibiayai dengan dana desa lengkap dengan pagu anggarannya. Ini wajib dilakukan agar seluruh masyarakat bisa mengetahui sehingga ikut serta mengawasi.

“Babinkantibmas punya tugas mencegah supaya jangan sampai terjadi penyelewengan dana desa. Jadi polisi ikut serta secara aktif mengawasi mulai dari perencanaan sampai pemanfaatannya,” terang Frits. (brv)

Leave a Reply