Wartawan Manokwari berkumpul di depan Mapolda Papua Barat baru di Andai, Senin, sebelum akhirnya meninggalkan Mapolda.

Kapolri datang, wartawan dan Polda Papua Barat tegang

MANOKWARI, Cahayapapua.com— Perlakuan tidak etis dialami sejumlah wartawan pada kunjungan Kapolri Jenderal Tito Karnavian untuk meresmikan Markas Kepolisian Daerah Papua Barat di Andai, Manokwari, Senin (29/1).

Pada kegiatan yang dihadiri para mantan Kapolda Papua Barat dan Papua itu, wartawan kesulitan untuk sekadar mengabadikan momentum peresmian gedung Mapolda termegah di Indonesia tersebut.

Lokasi acara ceremonial cukup sempit, dan tidak ada pengaturan yang baik bagi wartawan yang akan melakukan pengambilan gambar pada momentum peresmian membuat wartawan berhamburan, mencari lokasi yang tepat sebagai sudut pandang gambar. Karena dinilai tidak berada pada lokasi yang tepat, sejumlah awak media ditegur dengan cara yang tidak etis.

Wartawan yang hadir pada kegiatan tersebut antara lain, Cahaya Papua, Papua Press, LKBN Antara, Radar Papua, MNC, Metro TV, SCTV, Tabura Pos, Papua Barat News, Radar Sorong, Kompas TV dan Papua Barat Pos dan Kasuari Pos. Ada juga Papua Satu, Papua Barat Oke, Papua Kini, Tempo, Wartaplus, Arfak News dan Liputan6.

Seorang wartawan Papua Barat News mengaku ditarik bajunya saat mengambil gambar foto pidato Kapolri.

Sesaat setelah pengguntingan pita dan membuka pintu utama gedung Mapolda, seorang kontributor dari MNC dan beberapa wartawan lain mengaku dihadang saat hendak memasuki gedung tersebut. Padahal sejumlah wartawan sudah berada di dalam.

Saat itu, seorang oknum polisi mempertanyakan identitasnya. Setelah mengetahui ia adalah wartawan, oknum polisi itu melarangnya masuk.

Akibat insiden ini, puluhan wartawan kecewa dan memilih untuk undur meninggalkan kegiatan tersebut. Tak hanya itu, para awak media ini bersepakat untuk tidak memberitakan seluruh rangkaian kegiatan peresmian tersebut.

“Intinya kita menyesalkan kejadian ini. Kantor Mapolda adalah tempat publik, peresmian pun adalah kegiatan publik,” kata wartawan Papua Barat Pos Aris Balubun di depan Mapolda.

Bahkan menurutnya, gelagat pembatasan kerja pers ini sudah terlihat pada kedatangan Kapolri di Bandar Udara Rendani Manokwari, Minggu (28/1). “Dari kemarin di Bandara kita tidak boleh mendekat ambil gambar,” katanya.

Terkait peristiwa ini, Kabag Operasional Polres Manokwari Kompol Winarto mendatangi sebuah warung kopi di Manokwari yang menjadi tempat kumpul wartawan.

Menurut dia, kejadian terjadi karena miskomunikasi antara panitia dengan para pewarta. Ia berharap masalah ini tidak berkepanjangan dan membuat hubungan antara Polri dan wartawan di Papua Barat renggang.

“Saya bukan siapa-siapa pada kegiatan ini, tugas saya hanya mengatur arus lalu lintas. Tapi saya berharap kejadian ini tidak berkepanjangan, hubungan pers dengan Polri selama ini sudah sangat bagus,” kata Winarto.

Pada kesempatan itu, ia juga mengajak para awak media kembali ke Mapolda untuk berwawancara dengan Kapolri. Kapolri telah menyiapkan waktu sebelumnya bertolak ke Jakarta.

Seluruh awak media yang berkumpul di warkop tersebutpun menolak untuk kembali ke Mapolda karena sikap oknum anggota Polri pada kegiatan tersebut mengecewakan.

“Selama ini hubungan antara wartawan dengan Kepolisian sudah cukup baik. Peristiwa ini tidak seharusnya terjadi,” kata Ketua Bidang Advokasi PWI Papua Barat Kris Tanjung.

Mensikapi kejadian ini PWI Papua Barat, kemarin menggelar pertemuan di sekretariatnya lantai II LPP RRI Manokwari.

Ketua PWI Papua Barat Bustam berharap peristiwa ini tidak terulang. Dari kejadian itu PWI Papua Barat akan melayangkan surat kepada Polda Papua Barat.

Surat PWI, katanya, berupa pernyataan yang mengacu pada beberapa fakta yang terjadi di lapangan.

Pada pertemuan itu, pengurus PWI mendengar pernyataan dari wartawan yang meninggalkan kegiatan maupun yang bertahan hingga peresmian berakhir.

Secara terpisah Polda Papua Barat membantah melakukan pembatasan dan penghadangan –-ada yang menyebut pelecehan—terhadap wartawan.

Kabid Humas Polda Papua Barat AKBP. Hari Supriyono mengatakan, jika benar pelecehan terjadi, wartawan tidak memiliki akses hingga bisa mewawancarai Kapolri Jenderal Tito Karnavian.

“Teman-teman kan bebas mengambil gambar. Apakah ada yang melarang pengambilan gambar,” kata Hari mengutip keberadaan wartawan dari sejumlah media massa yang mengambil gambar Tito saat meninjau sejumlah ruangan Mapolda pasca peresmian. “Usai kapolri melihat ruangan gedung, wartawan diberi kesempatan untuk wawancara,” tambah dia.

Hari juga mengklaim tidak ada perlakuan tidak menyenangkan kepada wartawan. Dia menyebut sebagai bagian dari pengamanan, Polri memiliki Standar Operasional Prosedur  (SOP). “Dalam sesi pengambilan gambar ada celah atau jarak yang memang diberi antara wartawan dengan Kapolri. (ibn/mar)

Leave a Reply

%d bloggers like this: