Kartu Sakti Jokowi Dipakai Beli Solar dan Pupuk Bersubsidi

MANOKWARI,CAHAYAPAPUA.com- Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) ternyata tidak hanya sekedar untuk mencairkan dana bantuan pemerintah pusat sebesar 200 ribu/bulan. Bagi yang berprofesi sebagai nelayan, KKS bisa untuk menebus solar bersubsidi. Bagi petani, KKS juga bisa untuk membeli pupuk bersubisi di lini keempat.

Tidak itu saja, kartu yang dikeluarkan Kementerian Sosial bagi keluarga kurang mampu ini pun berguna sebagai pengantar ke Badan Pertanahan untuk mendapatkan sertifikat tanah secara lebih mudah. Termasuk menjadi tanda pengenal untuk mendapat beras untuk orang miskin (Raskin).

“Jadi intervensi programnya banyak sekali,“ kata Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa saat berkunjung ke kantor redaksi Cahaya Papua usai mendampingi Presiden Jokowi meluncurkan KKS, KIS dan KIP di Teluk Sawaibu, Senin siang.

Menurut Mensos, integrasi program yang bisa diakses dengan KKS antar semua kementerian dan lembaga terkait telah dilakukan. Kemensos telah meneken nota kesepahaman (MoU) dengan semua instansi terkait di tingkat pusat. Persoalannya, kerjasama serupa belum terjadi ditingkat daerah baik di provinsi maupun di kabupaten/kota.

Hal ini yang menyebabkan, sebagian besar daerah di seluruh Indonesia belum memahami manfaat besar dari KKS. Terbukti, baik Pemprov Papua Barat maupun Pemkab Manokwari, sejauh ini belum pernah memberi sosialisasi kepada masyarakat tentang kegunaan lain dari KKS.

“Antar kementerian sudah selesai. Di daerah yang perlu diinformasikan. Tapi itu kan bukan kewenangan Kemensos lagi. Makanya Kemensos sedang cari format agar bisa informasi itu bisa tersampaikan secara baik ke daerah,“ ujar eks Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak era Presiden Gus Dur itu.

Dalam diskusi singkat dengan jurnalis di Kantor Redaksi Cahaya Papua, jurnalis sempat menyatakan kepada Mensos bahwa secara konseptual KKS sangat baik karena bisa mengurangi beban ekonomi masyarakat, tapi jika tidak didukung perangkat yang memadai, implementasinya tidak berjalan maksimal.

“Sebagai contoh KKS, yang akan mengintervensi kepentingan nelayan untuk mengakses BBM murah. Ini bermasalah bagi daerah-daerah yang tidak memiliki SPBN karena ada regulasi yang melarang nelayan mengambil BBM di SPBU. Persoalan lain misalnya ketika SPBU tidak mendapat alokasi BBM yang memadai, manajemen buruk sehingga nelayan justru tidak bisa mengakses BBM,” papar Redaktur Pelaksana Cahaya Papua Patrix Barumbun Tandirerung didepan Mensos. |ZACK TONU BALA

Tinggalkan Balasan