Aksi-KNPB-Manokwari

KASUS AKTIVIS KNPB : Terdakwa Keberatan dengan Dakwaan Jaksa

MANOKWARI, CAHAYAPAPUA.com— Empat aktivis KNPB Alexander Nekenem, Yoram Magai, Narko Murib serta Maikel Aso, Senin (14/9/2015) menjalani sidang lanjutan kasus dugaan penghasutan di pengadilan negeri Manokwari dengan agenda pengajuan nota keberataan atas dakwaan.

Dalam sidang itu penasehat hukum menilai pasal 160 KUHP tentang penghasutan, tidak memenuhi unsur pidana. Sebab pasal tersebut dulunya adalah delik formil telah berubah menjadi delik materil, sehingga pasal tersebut perlu dibatalkan dan merujuk pada pasal 160 delik materil.

Salah satu Penasehat Hukum Simon Banundi saat ditemui usai persidangan mengatakan, eksepsi dakwaan yang dipakai saat ini masih mengacu pada pasal 160 delik formil, padahal dalam perkembangannya pasal tersebut telah diuji di Mahkamah Konsitusi (MK) tahun 2009 dan dalam putusan tersebut pasal 160 yang sebelumnya delik formil dirubah menjadi delik materil.

“Kalau delik materil yang dikriminalkan itu adalah suatu akibat dari suatu perbuatan, termasuk demonstrasi ini harus punya akibat seperti buat kerusuhan di Manokwari menganggu ketertiban umum, keamanan dan ada korban, baru itu bisa dipersoalkan sebagai tindak pidana,” katanya.

Sedangkan yang dimaksud pasal 160 KUHP sebagai delik formil artinya perbuatan penghasutan itu bisa langsung dipidana tanpa melihat ada tidaknya dampak dari penghasutan tersebut.

Sehingga hal tersebut jika belum menimbulkan akibat maka tidak dapat dipersoalkan. Dia juga mempertanyakan surat dakwaan yang dibawakan JPU dalam perkara tersebut, karena tidak menguraikan adanya akibat melainkan hanya menguraikan adanya surat edaran aksi yang kemudian dianalisis oleh pihak kepolisian dan simpulkan bahwa surat tersebut mempunyai maksud lain yakni mengajak masyarakat melawan pemerintah.

Bukan menuntut akses Jurnalis Asing masuk ke Papua, sehingga pihak kepolisian mengeluarkan surat penolakan aksi tersebut.

Selain itu dirinya juga menilai pihak kepolisian harus mengeluarkan surat penolakan sesuai Undang-Undang Nomor 9 tahun 1998, sehingga para terdakwa di sidang dengan sanksi pidana yang ada dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaian pendapat di muka umum.

“Sehingga kalau mereka mempersoalkan demo itu karena mereka melanggar beberapa ketentuan disitu seperti menganggu ketertiban umum, sudah ada surat penolakan aksi dan itu ada UU No 9 tahun 1998 bukan ada di pasal 160 tentang KUHP,” jelasnya.

Untuk itu dirinya meminta agar dakwaan JPU harus membawa uraian pasal-pasal yang dapat membuktikan unsur pidana terhadap terdakwa, serta JPU juga diminta dapat menguraikan dakwaan yang sesuai dengan aksi mereka. “Jika hal tersebut tidak ada seharusnya mereka dibebaskan,” pungkasnya. |ADITH SETYAWAN