Yan Christian Warinussy, Direktur Eksekutif LP3BH Manokwari

Kasus Enarotali Berdarah, Presiden Didesak Bentuk Penyelidik

MANOKWARI,CAHAYAPAPUA.com – Lembaga Penelitian Pengkajian dan Pengembangan Bantuan Hukum (LP3BH) Manokwari mendesak Presiden Joko Widodo membentuk Komisi Penyelidik Pelanggaran HAM Berat (KPP) untuk menyelidiki penembakan warga sipil di Enarotali, Papua, Minggu, (7/12/2014).

Direktur LP3BH Manokwari Yan Christian Warinussy mengatakan, pembentukan KPP berdasar UUD dan UU 39/1999 tentang HAM maupun Instruksi Presiden Nomor 50 Tahun 1993 tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.

Mengutip investigasi Dewan Adat Papua (DAP) Paniai, LP3BH menyebut, 5 warga sipil yang tewas di Enarotali, termasuk anak SMA. Laporan itu menyebut 15 lainnya luka-luka, satu di antaranya kritis.

Menurut LP3BH penembakan tersebut menunjukan indikasi kuat bahwa aparat TNI dari Posko Tim Khusus Batalyon Infantri 753 di Uwibutu dan POLRI dari Pos Brimob di Paniai telah melakukan pelanggaran HAM Berat. Ia mengutip pasal 7 dan pasal 9 UU 26/2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM).

LP3BH juga mendesak Panglima Kodam XVII Cenderawasih maupun Kapolda Papua untuk secara terbuka memberitahukan oknum aparat keamanan yang diduga terlibat dalam kasus penembakan tersebut. Dan bersedia menjalani proses hukum berdasarkan UU 26/2000 tentang Pengadilan HAM.

Warinussy juga berharap Kapolda Papua dan Panglima Kodam XVII Cenderawasih tidak mengalihkan isu dari dugaan pelanggaran HAM Berat di Paniai tersebut kepada tindakan penyimpangan komando atasan yang terkesan sederhana dan senantiasa melegitimasi opini miring mengenai impunitas yang sangat bertentangan dengan semangat reformasi hukum dan reformasi internasl di kalangan TNI maupun POLRI sendiri.

Ia juga berharap adanya tekanan dunia internasional untuk menekan Indonesia menghentikan dan merevieuw kebijakan keamanan di Tanah Papua.

LP3BH Manokwari turut mendukung gagasan segera menggelar dialog damai dengan melibatkan semua pihak yang selama lebih dari 50 tahun terlibat dalam konflik sosial-politik dan keamanan yang senantiasa menimbulkan korban mayoritas pada pihak rakyat sipil Papua.|TOYIBAN / TAKDIR