Ilustrasi

KASUS KAPAL LCT SORSEL, Tersangka pertanyakan pemindahan kasusnya

MANOKWARI, Cahayapapua.com— Mohamad Nur, tersangka kasus korupsi kapal Landing Craft Tank (LCT) Sorong Selatan, menuding adanya intervensi berkekuatan besar dalam kasus yang membelitnya sehingga Polda Papua Barat mengirim penanganan kasus tersebut ke Mabes Polri.

Kuasa hukum tersangka, Rustam, mengatakan, tidak mungkin jika kasus yang diduga merugikan negara sebesar Rp. 1 miliar lebih ini bisa dipindahkan ke Mabes Polri jika tidak ada intervensi.

Kapal LCT yang menjadi objek kasus ini dibeli Pemda Sorong Selatan melalui dinas perhubungan setempat pada tahun anggaran 2017 sebesar Rp. 4,4 miliar. Sementara Mohamad Nur merupakan kontraktor yang memenangkan tender pengadaan kapal tersebut.

Rustam mengatakan penanganan kasus korupsi juga diatur dalam peraturan Kapolri, yang menjelaskan bahwa penanganan kasus di tingkat Polda diserahkan ke Mabes Polri jika dianggap sulit. Dalam kasus ini dia beranggapan hanya cukup ditangani ditingkat Polda.

“Dibanding 4 miliar, ada kasus yang lebih sulit dengan kerugian puluhan miliar seperti kasus KONI. Namun faktanya, Polda Papua Barat bisa menuntaskannya. Lantas bagaimana dengan kasus Otto Ihalauw yang nyata terjadi di Papua Barat dengan anggaran yang hanya 4 miliar lebih. Kalau ditarik, berarti kan Polda Papua Barat dianggap tidak mampu,” ujarnya.

Otto adalah mantan Bupati Kabupaten Selatan yang juga dijerat sebagai tersangka dalam kasus kapal LCT ini. Rustam mengatakan jika Polda memidahkan penanganan kasus ini ke Mabes Polri karena alasan Otto Ihalauw berdomisil di Jakarta tidak efisien karena berpotensi memboroskan anggaran negara. “Semua saksi di Papua Barat termasuk kilen saya apakah mereka akan dipanggil ke Jakarta,” kata Rustam mempertanyakan.

Selain itu Rustam mempertanyakan bukti surat pemindahan berkas dan tanda terima kasus ini dari Polda Papua Barat ke Mabes Polri.

“Kalau memang sudah dilimpahkan, mana suratnya. Sebagai kuasa hukum dari MHN (Muhammad Nur), saya patut mempertanyakan hal ini. Saya anggap ada kekuatan besar yang mengintervensi kasus ini. Yang menjadi pertanyaan adalah, apa kasus ini akan tetap dilanjutkan oleh Bareskrim?” kata Rustam.

Rustam mengatakan dalam kasus ini kliennya membeli kapal LCT menggunakan uang pribadi, bukan anggaran pemerintah yang kemudian dioperasikan oleh kliennya dengan sistem bagi hasil 40 swasta : 60 Pemda.

“Kalau dibeli pakai uang Pemda berarti kapal menjadi aset Pemda. Tapi kenapa dikelola swasta oleh tersangka MHN, dengan pembagian 40 swasta : 60 Pemda,” beber Rustam.

Dia kemudian mengatakan bahwa dalam surat perjanjian pengoperasian kapal ditanda tangani oleh Otto Ihalauw yang saat itu menjabat sebagai Bupati Sorong Selatan.  “Pertama kali kasus ini masuk ke Polda Papua tahun 2014 dan saat itu Kapolda Papua dijabat oleh Tito Karnavian.”

Sementara itu Dirkrimsus Polda Papua Barat, Kombes Pol Budi Santoso belum menjawab pertanyaan Cahaya Papua meski pesan yang dikirim melalui aplikasi berbagi pesan Whatapp sudah terkirim.

Sebelumnya Dirkrimsus Polda Papua Barat mengaku telah memindahkan penanganan kasus kapal LCT Sorsel ini ke Bareskrim Mabes Polri. (mar)

Tinggalkan Balasan

%d blogger menyukai ini: