Ke Manokwari Bawaslu RI Dorong Sanksi Pidana Politik Uang Diatur dalam UU

MANOKWARI, CAHAYAPAPUA.com– Komisioner Bawaslu RI Divisi Hukum dan Penindakan Pelanggaran, Neslon Simanjutak mengatakan, perlunya memasukan sanksi pidana ke dalam Undang-Undang Pemilu.

Hal ini menurut Nelson penting sebab praktik politik uang merupakan bentuk kejahatan yang dilakukan dengan membeli suara pemilih. Pasalnya, sanksi terhadap pelanggaran ini di dalam Undang-Undang masih bias. “Money politic (politik uang) ini berkembang. Masyarakat melihat ini bukan suatu kejahatan.

Jika tidak diatur sanksinya, saya kuatir akan terus menerus terjadi. Padahal dalam demokrasi ini bentuk ketidakjujuran karena membeli suara pemilih,” kata Nelson saat melakukan kunjugan di kantor Bawaslu Provinsi Papua Barat, Jumat (22/1/2016).

Nelson mengatakan sejumlah perbaikan harus dilakukan dalam pelaksanaan Pilkada serentak kedua tahun 2017 mendatang. Hal ini menyusul koreksi Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap sejumlah perundang-undangan yang harus diundangkan terutama soal calon tunggal.

“Soal calon tunggal mungkin bisa dipermudah persyaratannya. Karena partai politik ini terlalu manja. Parpol ini bukan yang semaunya bisa mencalonkan atau tidak. Pencalonan adalah hak publik bukan hak parpol,” ujarnya.

Dalam konteks pelaksanaan Pemilu di tanah Papua khususnya di Papua, Nelson mengemukakan, sistim noken yang menjadi bagian dari budaya masyarakat harus ditegaskan. “Harus tegas karena selama ini kita mendua. Di satu sisi kita menerima tetapi disisi administrasi tidak berjalan baik sehingga mudah sekali dimanipulasi. Banyak hal harus diperbaiki,” tandasnya.

Meski demikian, Neslon melanjutkan, pelaksanaan Pemilu bisa berjalan baik jika partai politik mengikuti aturan main, mencalonkan kader atau calon yang memiliki kapasitas dan kapabilitas serta integritas tinggi.

“Selama ini pencalonan kepala daerah boleh disebut orang-orang yang secara teknis dan keuangan merasa mampu sehingga datang ke Parpol minta dukungan kursi. Jadi, bukan parpol yang aktif mencari calon. Ini menjadi kelemahan juga,” Neslon menerangkan.

Proses pencalonan yang demikian itu, menurut Nelson, tentu akan membuat partai hanya fokus untuk untuk mencapai kemenangan calonnya bahkan tidak menutup kemungkinan menggunakan berbagai macam cara. “Sebab pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam Pemilu atas inisiatif peserta pemilu. Seperti, money politic yang bisa dilakukan oleh mereka yang mampu.

Tidak ada pelanggaran yang tidak diinisiasi oleh peserta pemilu,” tambahnya menjelaskan. Soal kesiapan penyelenggara dalam pelaksanaan Pemilu ia mengatakan itu merupakan masalah teknis.

Yang terpenting menurutnya dalam jangka panjang adalah kesiapan dari partai politik dan peserta pemilu, sehingga bisa mengajak masyarakat menentukan pilihan dengan rasional. | RASYID FATAHUDDIN