Rapat koordinasi Pemda Bintuni dan PLN Area Manokwari. Ditarget kerja sama tuntas akhir tahun 2016, tapi nyatanya hingga saat ini belum jelas.

Kebijakan Listrik Bintuni Belum Jelas, Masyarakat Jadi Korban

BINTUNI, Cahayapapua.com— Permasalahan listrik di Kabupaten Teluk Bintuni masih menjadi pekerjaan rumah bagi kepala daerah yang baru. Pasalnya, rencana kerjasama dengan PLN mengenai penyerahan semua aset kelistrikan miliki pemda ke PLN melalui Serah Terima Operasi (STO) yang digadang-gadang tuntas akhir tahun 2016 lalu, supaya semua urusan mengenai listrik diserahkan ke PLN, nyatanya sampai saat ini belum jelas.

Belum tuntasnya kesepakatan kerjasaam tersebut, menjadikan kurang maksimalnya pelayanan listrik oleh PLN kepada pelanggan. Karena persoalan ini, masyarakat menjadi korban apabila ada gangguan jaringan listrik dari LNG Tangguh.

Seperti yang dirasakan saat ini, ribuan pelanggan listrik yang ada di wilayah Bintuni Kota, SP, dan sekitarnya sudah tiga hari tiga malam mengalami pemadaman bergilir lantaran ada gangguan jaringan listrik (penyulang ekspres) dari LNG Tangguh sejak Kamis (26/1) sore.

Menurut Sugeng (penjual sayur) mengatakan sejak Kamis pekan lalu, listrik baru menyala Sabtu malam dan itupun menyala sudah pukul 20.00 Wit. Hal ini mengakibatkan aktivitasnya terhambat. Karena sebagian besar aktivitas penjual sayur di waktu petang dan subuh.

“Kita parut kelapa untuk dijual pake listrik, sekarang mati lampu ya tidak bawa kelapa parut. Sedikit mengurangi pendapatan,” katanya polos.

Dia berharap pemda bisa mengatasi persoalan ini. Pasalnya ini merupakan layanan dasar bagi masyarakat kabupaten penghasil gas.

Mengenai permasalahan ini, saat dikonfirmasi Cahaya Papua, Sabtu (27/1), Manajer PLN Rayon Bintuni Yan Paggapong, mengatakan ada kendala di jaringan, sehingga suplai dari LNG Tangguh belum terhubung. Untuk menanggulanginya, pihaknya mengoperasikan PLTD milik pemerintah daerah.

“Kami sedang mengusahakan untuk mengoperasikan PLTD pemda karena suplai dari BP tangguh belum terhubung,” singkatnya saat dihubungi.

Beberapa waktu lalu, Yan juga mengatakan soal kondisi mesin PLTD milik pemda yang berjumlah 10 unit. Pasalnya, kondisi mesin sebagian sudah rusak tidak bisa lagi difungsikan. Dari total sepuluh unit, hanya ada lima unit yang bisa dioperasikan. Namun mesin-mesin tersebut hanya mampu menghasilkan tenaga listrik dengan maksimal 1,2 MW, sementara beban puncak di penyulang Bintuni Kota dan sekitarnya mencapai 4 MW.

“Apabila ada ganguan dari LNG Tangguh, mesin PLTD milik pemda tidak mampu menyuplai. Jika dilihat, PLTD hanya mampu menghasilkan 1,2 MW sementara beban puncak 4 MW, ini kan tidak ada setengahnya. Terpaksa dilakukan pemadaman bergilir jika terjadi gangguan di jaringan ekspres dari LNG Tangguh,” katanya.

Dia sangat menyayangkan jika hal ini terus menerus dibiarkan. Karena ada banyak kerugian yang akan ditanggung oleh semua pihak. Dengan adanya permasalahan sering padamnya listrik di daerah ini, sasarannya yakni PLN yang selalu dapat protes padahal kebijakan ada Pemda.

Pasalnya, pemda harus segera memberikan kepasatian kepada PLN soal status aset kelistrikan milik pemda yang ada di Bintuni Kota. “Saya berharap segera secepatnya menyelesaikan sistem kerjasama ini. Sehingga kita bisa bekerja dengan maksimal,” katanya.

Mengenai kerjasama yang akan dilakukan, pihak PLN menegaskan terlebih dahulu harus ada SLO (Standar Layak Operasi) aset kelistrikan yang akan diserahkan ke PLN. Menurutnya mesin-mesin PLTD milik pemda sebenarnya sudah tidak layak di operasikan, karena biaya perawatan lebih besar.

Yan menyarakan, jika berkenan pemda mendatangkan mesin baru dengan kualitas baik. Selanjutnya diserahkan operasinya ke PLN, sehingga semua urusan terkait soal listrik diberikan ke PLN. Hal ini klaim dia akan mempermudah pelayanan listrik ke masyarakat. (ART)

 

Leave a Reply

%d bloggers like this: