Agustinus Sroyer

Kecurangan UN SMA Sederajat di Papua Barat Diduga Terjadi Secara Massif

MANOKWARI, CAHAYAPAPUA.com—– Dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat mengungkap, hampir seluruh sekolah di wilayah Papua Barat bertindak curang dalam pelaksanaan Ujian Nasional SMA, MA, SMK, MAK, dan SMALB pada tahun ajaran 2014/2015.

Kepala Bidang Kurikulum Dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat, Agustinus Sroyer mengatakan kecurangan ini terbaca melalui evaluasi Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kementerian Pendidikan.

“Bukan sesuatu baru, karena Ujian Nasional sudah merupakan hal yang sering dilakukan. Hanya hasil menyangkut mutu pendidikan baru disampaikan secara terbuka sehingga agak terkejut dengan pelaksanaan ujian di Papua Barat,” kata Agustinus, Sabtu (20/6/2015).

Dikatakan Agustinus, ini merupakan potret nasional dari mutu pendidikan. Dan secara khusus di Papua Barat, data pendidikan tersebut jelasmembuat terkejut. “Hampir semua satuan penyelenggara pendidikan di Provinsi Papua Barat terindikasi kuat dalam kecurangan,” ungkap dia lagi.

Menurut Agustinus hasil penilaian Balitbang sangat valid sehingga tidak mungkin dilakukan asal-asalan, karena menggunakan instrumen yang valid dan tidak bisa diragukan serta penilaian ini dilakukan secara komprehensif.

Dikatakan, tingkat kecurangan mencapai 30-100 persen. Di Kabupaten Manokwari Selatan, Pegunungan Arfak, dan beberapa daerah lainnya indikasi kecurangan mencapai 100 persen.

Sementara klasifikasi per kabupaten/kota, ada beberapa daerah yang memperoleh hasil cukup baik, di antaranya, Kabupaten Fakfak, Kaimana, dan Raja Ampat.

Hasil penilaian ini, ujar Agustinus, tidak harus dilihat sebagai sebuah masalah yang membuat berang satuan penyelenggara pendidikan, panitia penyelenggara ujian serta Dinas Pendidikan di kabupaten/kota, tetapi hendaknya segera berkoordinasi dengan kementerian mengenai alasan dan dasar soal penilaian kecurangannya yang mencapai 100 persen.

“Kita harus memberikan apresiasi kepada Kementerian yang mau secara transparan menyampaikan hasil ujian,” tuturnya.

Sebab, aku Agustinus, ini menjadi bahan introspeksi dan evaluasi seberapa besar kinerja untuk memajukan pendidikan, tentunya dengan mendorong pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di satuan tingkat pendidikan berjalan baik. Sehingga apa yang disampaikan ini kedepan tidak membuat kaget, karena sudah dilakukan secara maksimal.

Agustinus mengemukakan sejumlah faktor yang mendukung terjadinya indikasi kecurangan, pertama, ketidak-seriusan panitia dan pihak-pihak yang terkait dalam penyelenggaraan Ujian Nasional.

Kedua, kecurangan ini bisa terjadi karena kekurangan tenaga guru yang kompeten, sekolah-sekolah jauh dari pantauan, minimnya sarana dan prasarana pendukung keigiatan belajar-mengajar.

“Faktor ini bisa membuat para guru kurang yakin dengan hasil kelulusan, sehingga mohon maaf, mungkin ada tim di beberapa sekolah atau tempat yang melakukan hal-hal yang terindikasi kecurangan. Kondisi ini terjadi di seluruh satuan pendidikan di Indonesia termasuk kita di Papua Barat,” ucap Agustinus.

Dia mengatakan tindak-lanjut dari hasil penialaian Kementerian Pendidikan maka provinsi dan kabupaten, kota harus meningkatkan komitmen melalui sinergitas melalui peningkatan mutu pendidikan yang terintegratif dalam rangka mendukung upaya revolusi mental.

“Tentunya ini tidak lepas dari kewenangan yang diberikan kepada pemerintah provinsi untuk mengelola pendidikan menengah. Sehingga ini bagian dari sosialisasi untuk provinsi dan kabupaten, kota melakukan perubahan,” pungkasnya.

Disamping itu, Agustinus menyatakan penilaian Kementerian tidak saja soal kecurangan (indeks integritas pelaksanaan ujian), tetapi juga meliputi bobot kinerja peserta ujian, dan capaian standar pendidikan nasional. Dan di Papua Barat secara keseluruhan masih sangat rendah. Hanya berada pada posisi 0,89 persen.

Mengenai sanksi yang akan diberikan kepada sekolah-sekolah yang terbukti melakukan kecurangan, sejauh ini, aku Agustinus belum dijelaskan. Kendati demikian, selalu ada reward dan punishment atas suatu kinerja. Namun, sejauh ini belum ada sanksi administrasi yang diberikan.

Tapi, ini harus menjadi perhatian institusi pendidikan di daerah (provinsi/kabupaten/kota) untuk memperbaiki penyelengaraan pendidikan dan pelaksanaan ujian nasional yang lebih jujur dan trasnparan.

“Oleh karena itu, dana penyelenggaraan ujian nasional yang dikucurkan ini harus digunakan baik melalui monitoring dan evaluasi dilakukan untuk mendapatkan problem solving yang ditemukan di lapangan, sehingga tidak mengulang permasalahan tahun ke tahun. Ini kerja yang tidak sederhana yang harus jadi perhatian,” imbuhnya. |RASYID FATAHUDIN