Pejabat Kejagung RI, bersama muspida daerah mengunjungi lokasi yang akan dijadikan kantor Kejari Kabupaten Teluk Bintuni di Distrik Manimeri Rabu kemarin.

Kejagung Pastikan Kesiapan Pembentukan Kejaksaan Bintuni

BINTUNI, CAHAYAPAPUA.com—– Kejaksaan Agung Republik Indonesia saat ini sedang mengupayakan pembentukan Kejaksaan Negeri (Kejari) Teluk Bintuni. Hal ini bertujuan untuk memudahkan dalam pelayanan penegakan hukum Polres Teluk Bintuni.

Selain itu, pembentukan Kejari Teluk Bintuni merupakan salah satu pelengkap sayat untuk terbentukanya Kejaksaan Tinggi (Kejati) Papua Barat. Karena salah satu syarat terbentuknya Kejati yakni harus ada empat Kejari disatu Provinsi. Sementara di Provinsi Papua Barat baru ada tiga Kejari yakni Kejari Manokwari, Kejari Sorong, dan Kejari Fakfak.

Kepala Biro Perencanaan Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Amir Yanto, mengatakan syarat-syarat untuk membentuk Kejaksaan Negeri yakni sudah tersedianya lahan dan ada dukungan dari pemerintah dan ketua DPRD serta instansi terkait seperti Polres, Pengadilan, dan Lembaga Pemasyarakatan (LP).

“Saya turun ke Bintuni dalam rangka meninjau di lapangan soal persiapan pembentukan Kejari Teluk Bintuni,” kata Kepala Biro Perencanaan Kejaksaan Agung RI disela-sela meninjau Lapas Bintuni, Rabu (3/8).

Dikatakannya, dari hasil peninjauan nampak dukungan dari instansi seperti Polres, dan Lapas, sudah bisa dikatakan lengkap. Sehingga mudah-mudahan dalam waktu dekat Kejaksaan Negeri Teluk Bintuni sudah bisa terbentuk.

“Jika Kejari Teluk Bintuni sudah ada ini bisa memudahkan dalam penegakan hukum Polres teluk Bintuni. Karena kalau dari Bintuni ke Manokwari cukup jauh, kalau jalan sekitar delapan jam, kalau cuaca bagus, tapi kalau cuaca tidak bagus bisa menginap,” katanya.

Ditanya soal kepastian kapan bangunan gedung Kejari Teluk Bintuni bisa dibangun, Amir mengaku semua itu tergantung keputusan presiden, karena ini masuk dalam skala nasional.

Pasalnya, setelah melakukan pengecekan ke lapangan, selanjutnya akan periksa kelengkapan persyaratan lainnya. Jika sudah memenuhi syarat pihaknya akan mengajukan ke Presiden untuk dibuatkan Perpres tentang pembentukan Kejaksaan Negeri Bintuni.

Kemudian setelah ada dasar hukum ini, maka secara otomatis pemerintah pusat memperhatikan semua kebutuhan baik itu anggaran untuk mendirikan bangunan dan sarana prasarana pendukung, maupun sumber daya manusia ayng tentunya akan dilengkapi.

“Tidak menutup kemungkinan kalau ada bantuan dari kabupaten setempat, kalau sekarang kan sudah menghibahkan tanah, mungkin kedepan bangunannya biar cepat ya itu yang kita harapkan,” pungkasnya.

Dari pantauan lapangan, pertemuan berlangsung tertutup di ruang kerja bupati. Selain bupati, pertemuan juga dihadiri Kepala Biro Perencanaan Kejaksaan Agung RI, didampingi oleh Wakajati Papua A. Azis, Kajari Manokwari Agus Joko, Wakil Teluk Bintuni, Pimpinan DPRD, Plt Sekda, serta sejumlah kepala SKPD.

Para unsur pejabat tersebut juga sempat meninjau lokasi yang akan dibangun kantor Kejari Teluk Bintuni, di Distrik Manimeri.

Lokasi tempat berdirinya bangunan kantor Kejari Teluk Bintuni ini sangat strategis mengingat sebelah barat merupakan lokasi yang akan dibangun Pengadilan, sementara timurnya lokasi Kodim Bintuni.

Rombongan juga sempat bergerak menuju ke Polres Teluk Bintuni, di SP V, gedung Pengadilan sementara di Tahiti, Kota Bintuni, dan berakhir di Lapas Bintuni, Km 9, Bintuni Barat. (ART)

Tinggalkan Balasan