Ilustrasi. |Ist

Kejaksaan Diminta Periksa Eks Anggota DPRD Kota Sorong

MANOKWARI,CAHAYAPAPUA.com— Pengakuan 2 mantan anggota DPRD Kota Sorong, Petrus Nauw dan Abner Jitmau di pengadilan tindak pidana korupsi bahwa mereka menerima uang yang belakangan diketahui berasal dari dana pelantikan walikota Sorong, seharusnya menjadi pintu masuk bagi aparat kejaksaan untuk mengusut para mantan wakil rakyat tersebut. Apalagi uang itu kemudian diketahui dibagi-bagi ke anggota DPRD lainnya.

Jika tidak, maka asisten pengawasan dari Kejaksaan Tinggi Papua, diminta memeriksa para jaksa yang melakukan penyidikan dalam kasus dugaan korupsi dana pelantikan Walikota Sorong periode 2012-2017 yang kini mendudukkan Markus Iek, asisten I Bidang Pemerintahan Kota Sorong, Markus Iek sebagai terdakwa.

Hal ini untuk menjawab mengapa para wakil rakyat yang seharusnya diduga menerima gratifikasi itu tidak ikut diperiksa dan menjadi tersangka.

“(Apakah) mereka (anggota DPRD,red) itu sengaja diselamatkan? Aswas Kejati harus periksa Kajari dan kasi Pidsus, bila perlu kejaksaan agung yang turun tangan,” sebut Direktur LP3BH Manokwari, Yan Christian Warinussy, melalui pesan singkat kepada media ini.

Pada sidang lanjutan kasus ini, Kamis pekan lalu Peterus Nauw dan Abner R. Jitmau, anggota Komisi C DPRD Kota Sorong, mengakui, menerima uang dari pihak terdakwa Markus Iek senilai Rp1,5 miliar untuk dibagi-bagikan lagi kepada 25 anggota DPRD lainnya. Kendati demikian, 2 anggota Badan Anggaran (Bangar) itu beralasan, tak mengetahui darimana sumber dana uang itu.

Pengakuan tersebut, disampaikan langsung dalam sidang lanjutan yang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Papua Barat pada Pengadilan Negeri Manokwari, Kamis siang (6/11/2014). Sidang dengan kerugian negara lebih dari Rp2.2 miliar itu, diketuai oleh Ketua majelis hakim, Maryono.

Dalam sidang itu, Jaksa Penuntut umum Kejaksaan Negeri Sorong, Pieter Dawer menghadirkan Petrus dan Abner, sebagai saksi. Mereka dihadirkan lantaran menerima dan membagi-bagikan uang yang bersumber dari dana Pelantikan Walikota dan Wakil Walikota Sorong.

Di hadapan hakim, keduanya mengaku tidak menyetujui proposal pelantikan yang diajukan oleh panitia karena jumlahnya terlalu banyak yakni Rp5 miliar. Mereka akan setuju, jika dana pelantikan dalam proposal dirasionalisasikan sebagaimana disposisi Walikota sebelumnya, Jonathan Annes Jumame.

“Tapi, mereka tetap menerima dana senilai Rp1,5 miliar, yang menurut Sarah Konjol (Bendahara Sekwan DPRD Kota Sorong) anggaran itu merupakan honor sidang paripurna pembahasan dana pelantikan Walikota dan Wakil Walikota Sorong,” ujar Dawer.

Menurut Pieter Dawer, Petrus Nauw menerima Rp1 miliar yang harus dibagi-bagikan kepada 25 anggota DPRD Kota Sorong lainnya. Sementara Abner R. Jitmau, menerima Rp500 juta yang juga harus dibagi-bagikan kepada tiap-tiap ketua komisi di DPRD Kota Sorong.

Uang yang diterima oleh Petrus Nauw dan Abner R. Jitmau, sudah dikembalikan saat kasus ini dalam penyidikan kepolisian.| PATRIX BARUMBUN TANDIRERUNG

Tinggalkan Balasan