www.kaskus.co Ilustrasi kasus korupsi

Kejaksaan Dorong Penambahan Tersangka Kasus Bansos Sorong

SORONG, CAHAYAPAPUA.com— Berkas kasus dugaan korupsi Dana Bantuan Sosial (Bansos), yang dikembalikan oleh penyidik Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Polres Sorong Kota, ke Kejaksaan Negeri Sorong, pada Senin (19/10) lalu, dinyatakan belum lengkap. Pasalnya, kepolisian belum memenuhi petunjuk jaksa, dimana pihak kejaksaan meminta agar kepolisian harus menambah satu tersangka baru.

Perlu diketahui bahwa, untuk calon tersangka baru, yang sesuai dengan petunjuk jaksa adalah inisial SS, dimana SS saat itu bertugas sebagai Kepala Sub Bidang (Kasubid) Bansos, pada Dinas Sosial Kota Sorong.

“SS lebih tahu tentang kucuran aliran dana Bansos saat itu, Kita sudah terima berkas sejak beberapa hari lalu, kami juga sudah periksa, namun kepolisian belum memenuhi satu petunjuk untuk penambahan satu tersangka lain, dimana dalam tiga berkas tersangka itu, dia sebagai saksi,” tutur Kepala Seksi Pidana Khusus, Kejaksaan Negeri Sorong, B.A Kombado, Jumat (23/10).

Jika dikatakan, kenapa Kejaksaan sendiri tidak menetapkan SS sebagi tersangka. Kombado menjelaskan, proses tersebut masih dalam pemeriksaan Kepolisian, sehingga Polres Sorong Kota-lah yang menetapkan SS sebagai tersangka. Dalam berkas tiga tersangka yang sudah ada (BS, OS dan LK), SS berperan sebagai saksi.

Kasipidsus sendiri tak tahu alasan sehingga Penyidik Polres Sorong Kota tidak menetapkan SS sebagai tersangka, “Saya tidak tahu sampai disitu, kami tidak bisa melangkahi kewenangan penyidik kepolisian,” terangnya, sembari mengatakan, mereka (penyidik kepolisian) harus mengikuti petunjuk yang diberikan kejaksaan.

Oleh karena itu, Kejaksaan Negeri Sorong, merencanakan untuk mengembalikan (P18), berkas kasus dugaan korupsi dana bansos, ke Polres Sorong Kota pada Senin (26/10) pekan depan, dengan harapan penyidik kepolisian dapat memenhui petunjuk Kejaksaan.

Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Sorong Kota. AKP Dodi, S.Ik saat dihubungi Wartawan mengatakan, untuk penetapan tersangka, dalam satu perkara bukan berdasarkan permintaan Jaksa Penuntut Umum (JPU), tetapi melalui berbagai alat bukti yang ditemukan. “Untuk Penetapan tersangka, bukan berdasarkan JPU pak, tapi alat bukti,” tutur Dodi melalui SMS (Sending Message Short), belum lama ini.

Sebagaimana diketahui bersama, kasus korupsi dana bansos korban kebakaran ini, sudah ditangani oleh penyidik Polres Sorong Kota sejak tahun 2014. Namun hingga kini masih dalam proses pemeriksaan (P21) ke Kejaksaan Negeri Sorong.

Kasus ini sempat dinilai terlambat lantaran membutuhkan saksi korban yang begitu banyak, selain itu pula, lambatnya kasus ini karena menunggu hasil perhitungan (audit) dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) perwakilan Provinsi Papua Barat.

Dana Bansos Kementrian Sosial RI ini, ditujukan kepada puluhan warga yang mengalami musibah kebakaran, di Kelurahan Rufei, Distrik Sorong Barat, Kota Sorong, pada tahun 2012. Sayanganya dana kementrian disalah gunakan atau pemberiannya tidak tepat sasaran. Diharapkan kasus ini dapat diselesaikan oleh penegak hukum. |NASIR