Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

Kejar Target 2019, BPJS Butuh Suntikan ‘Kekuatan’ Pemerintah Daerah

MANOKWARI, Cahayapapua.com— Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan menargetkan, seluruh masyarakat Indonesia tercover dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada 1 Januari 2019 mendatang. Untuk itu, ‘kekuatan’ pemerintah daerah ditingkat provinsi dan kabupaten/kota sangat dibutuhkan guna mewujudkan target tersebut.

Kepala Divisi Regional XII Papua dan Papua Barat, Anurman Huda mengatakan, kekuatan pemerintah berupa dukungan anggaran sangat dibutuhkan, agar semua masyarakat yang berada di wilayah provinsi Papua Barat tercover layanan JKN.

“Kami berusaha untuk menggunakan segala institusi yang bisa membantu. Sangat diharapkan bantuan pemerintah daerah untuk memberikan kekuatan anggaran untuk daftarkan masyarakat miskin di daerahnya,” kata Anurman saat memberikan keterangan pers pada kegiatan gathering BPJS Kantor Wilayah Papua Barat bersama BUMN/BUMD, Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi serta Kejaksaan Negeri Manokwari, Senin (10/10/2016).

Kata Anurman, selain dukungan anggaran, pemerintah daerah juga diharapkan ikut mendorong BUMN/BUMD dan Badan Usaha Swasta supaya taat pada aturan, dengan mendaftarkan karyawannya sebagai peserta JKN.

“Kalau iuran untuk kepesertaan masyarakat mandiri menjadi tanggungan sendiri. Kepesertaan dari kalangan ini memang tergantung pada kondisi ekonomi masyarakat,” ujar dia.

Menurut Anurman, kepesertaan JNK pada regional XII jumlahnya mencapai 50 persen dari total penduduk. Hingga kini, masyarakat yang terdaftar di BPJS kantor wilayah Manokwari sebagai peserta JKN telah mencapai 80 persen dari total penduduk. Sisanya 20 persen belum terdaftar.

“Kepesertaan yang menerima bantuan APBN paling besar hampir mencapai 50 persen dari total penduduk. Ini memang sesuai kondisi di daerah Papua dan Papua Barat. Kepersetaan dari badan usaha juga cukup dominan, salah satu di kantor wilayah Manokwari,” kata dia.

Staf Ahli Gubernur Bidang Pembangunan, Nikolas Tike mengatakan, JKN menjadi hak seluruh masyarakat. Untuk itu, pemerintah provinsi Papua Barat mendukung program ini. “Perjalanan dan pelayanan BPJS harus dimonitor dan dikawal. Terkait target 2019, dibutuhkan partisipasi semua pihak dalam pelaksanaan program ini,” katanya.

Menurut Niko, kepesertaan JNK telah telah diatur didalam Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor 9 Tahun 2016. ”Pemerintah memudahkan pengurusan ijin-ijin badan usaha. Tetapi, Badan usaha wajib sertakan daftar kepersetaan BPJS untuk mengurus ijin baru maupun memperpajang ijin,” ujarnya.

Niko panggilan akrabnya, mengatakan, pemerintah daerah bersama BPJS perlu melakukan inovasi sehingga program BPJS bisa optimal dan berjalan baik dalam memberi jaminan kesehatan secara menyeluruh kepada masyarakat.

“Kami juga mengharapkan dukungan pemda untuk bisa meningkatkan fasilitas layanan kesehatan di wilayah Papua Barat. Kami akan mengoptimalkan seluruh potensi fasilitas layanan kesehatan yang ada seiring bertambahnya peserta. Karena antrian yang panjang dan ketersediaan fasilitas adalah persoalannya,” ujar Anurman lagi.

Kepala Kejaksaan Negeri Manokwari, mengatakan, keterlibatan dalam program JNK adalah menindaklanjuti pelanggaran hukum yang dilakukan dalam kaitan layanan kesehatan.
Kegiatan ini juga diisi dengan pemberian reward kepada sejumlah badan usaha terbaik dalam penggunaan aplikasi edabu, administrasi terbaik, dan pembayaran iuran terbaik serta dilakukan penyerahan plakat. (ALF)

Tinggalkan Balasan