ilustrasi

Kejari Periksa 5 Saksi Kasus Korupsi di Ayau Raja Ampat

SORONG, CAHAYAPAPUA.com— Penyidik Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Kejaksaan Negeri Sorong telah melakukan pemeriksaan terhadap lima orang saksi, terkait kasus dugaan korupsi pembangunan jembatan penghubung Pulau Rutum dan Reni, Distrik Kepulauan Ayau, Kabupaten Raja Ampat.

Kelima saksi tersebut adalah OB Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), OB kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Raja Ampat, KW bendahara pada Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD) Raja Ampat, FM mantan Sekda Raja Ampat, GW Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah Raja Ampat dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPTK) Badan Pengelola Perbatasan Daerah, inisial JR. Para saksi tersebut telah diperiksa sejak Jumat (12/2) lalu dan masih akan berlansung hari hari ini Rabu (17/2).

Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Sorong Benony A. Kombado mengatakan, dari keterangan para saksi, pada dasarnya mengakui bahwa tidak ada pekerjaan tersebut, alias proyek fiktif, serta bukti yang ditemukan oleh pihaknya (penyidik) terdapat dokumen pencairan 100 persen, serta foto-foto yang menerangkan jika proyek tersebut benar adanya.

“Saat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) OB diperiksa ia mengakui jika jembatan penghubung Pulau Rutum dan Reni benar-benar tidak ada. Selain itu kepala BPKAD Kabupaten Raja Ampat inisial OB dan KW juga memberikan keterangan bahwa pihaknya telah mencairkan dana 100 persen untuk pembangunan proyek itu (pembangunan jembatan rutum reni) sebesar Rp 4,4 miliar,” tambah Kombado di ruang kerjanya kemarin.

Sementara FM menurutnya mengaku jika dirinya mengetahui benar ada dana dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang dikucurkan dan ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) kemudian ditampung dalam Dana Alokasi Khusus (DAK) Daerah Kabupaten Raja Ampat, serta ditambah dengan APBD Kabupaten Raja Ampat sebesar 10 persen. Dana tersebut ditetapkan dalam APBD Kabupaten Raja Ampat, oleh Rapat Paripurna penetapan anggaran setelah itu dikembalikan kepada BPPD.

Lebih lanjut Kombado mengatakan, selain saksi-saksi yang telah disebutkan, penyidik juga memanggil bendahara BPKAD dan Kepala Distrik Kepulauan Ayau. “Kami telah melakukan pemanggilan terhadap bendahara BPKAD dan Kepala Distrik Kepulauan Ayau, dan mudah-mudahan besok (hari ini-red) mereka datang dan diperiksa penyidik,” tutur Kombado.

Lelaki berdarah Papua ini mengaku jika pihaknya akan terus berupaya melakukan pemeriksaan terhadap para saksi lain yang berkaitan dengan kasus tersebut hingga batas waktu yang diberikan selama kurang lebih 150 hari. |NASIR