Kepala Kejaksaan Tinggi Papua Fachruddin Siregar menyerahkan cinderamata kepada Bupati Teluk Bintuni Petrus Kasihiw dalam pembukaan sosialisasi tim pengawal dan pengamanan pemerintah dan pembangunan daerah (TP4D) di Teluk Bintuni, Kamis (15/9).

Kejati Papua Ingatkan Pemda Bintuni Soal KKN

BINTUNI, Cahayapapua.com—- Dalam rangka mengingatkan pejabat pemerintah daerah agar tidak terjebak dalam tindak pidana korupsi, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Papua, menggelar kegiatan sosialisasi tim pengawal dan pengamanan pemerintah dan pembangunan daerah (TP4D), di aula Kantor Bupati Teluk Bintuni, SP 3, Manimeri, Kamis (15/9/2016).

Kepala Kejaksaan Tinggi Papua Fachruddin Siregar mengatakan TP4D adalah untuk mensosialisasikan kesediaan kejaksaan membantu pemerintah daerah dalam memberikan pendapat hukum dan pendampingan pada setiap program-program baik fifik maupun non fisik.

“Kita sebagai penegak hukum mengingatkan kepada pemerintah daerah supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ini kegiatan rutin yang dilakukan Kejaksaan,” kata Fachruddin kepada wartawan usai kegaitan.

Dalam sosialisasi ini Kajati juga sempat menyampaikan materi soal apa itu Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Serta bagaimana tindakan hukumnya dan antisipasi pemerintah dalam menghindari tindak pidana korupsi tersebut.

“Kedatangan kami ke sini untuk mengingatkan pemerintah agar tidak terjebak dalam apa yang disebut Tindak Pidana Korupsi, demi masa depan anak cucu kita kedepan,” katanya.

Dalam penjelasannya, Fachruddin menegaskan, kejaksaan siap mengawal, dan memberikan pendampingan hukum kepada daerah yang meminta permohonan pendampingan, namun pendampingan ini harus terlebih dahulu wajib dilakukan pengajuan permohonan dari SKPD atau kepala daerah yang bersangkutan.

“Dengan menyampaikan fakta adanya dugaan penyalahgunaan yang dicurigai, kami tidak akan menawarkan kerjasama karena kesannya itu meminta-minta,” ujarnya.

Fachruddin berharap, dengan sosialisasi tentang KKN dan Tindak Pidananya bisa menyadarkan Pejabat SKPD juga pemerintah daerah Bintuni agar menghindari praktek-praktek KKN dan bersama-sama mempunyai kemauan untuk merubah kebiasaan penyalahgunaan anggaran demi menciptkan Bintuni yang lebih baik.

Sementara itu, Bupati Bintuni Perus Kasihiw dalam sambutannya menyampaikan apa yang disampaikan Kajati merupakan warning, wasiat, pengertian, arahan agar pemerintah daerah tetap berhati-hati dalam melaksankan tugasnya. Serta diharapkan tidak merasa takut dalam melakukan penyerapan anggaran, sehingga program-program kegiatan yang sudah direncanakan dapat terealisasi dengan baik dan sesuai harapan masyarakat.

“Sebagai Aparat Sipil negara (ASN) ini penting untuk dijadikan bekal dalam pelaksanaan tugas tanggungjawab, karena jabatan tugas pangkat itu penuh dengan resiko, sehingga kita sepakat upayakan belajar bagaimana kita menata diri agar terhindar dari kesalahan dan itu perlu dimulai dari diri sendiri,” kata bupati.

Melalui pertemuan ini, bupati mengajak seluruh aparat pemerintah di Kabupaten Teluk Bintuni untuk sama-sama kedepan menjalankan roda pemerintahan di rel yang tepat.

Sosialisasi TP4D kepada jajaran SKPD dan pegawai dilingkungan pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni. Kunjungan kejati Ke Bintuni ini juga didampingi Kepala Kejaksaan Negeri Manokwari beserta sejumlah staf.
(ART)

Tinggalkan Balasan