I Ngurah Suryawan. Staf pendidik/Dosen Jurusan Antropologi Fakultas Sastra UNIPA Manokwari, Papua Barat

Kekerasan Negara di Tanah Papua

Oleh: I Ngurah Suryawan

SEJARAH panjang kekerasan terhadap kemanusiaan (crime against humanity) sejak tahun 1960-an hingga kini membawa ingatan sosial tentang sejarah penderitaan (memoria passionis) yang akut, membadan, dan tertanam kuat dalam sejarah sosial dan kebudayaan di Tanah Papua. Salah satu kekerasan yang dimaksudkan adalah kekerasan yang mendapat sponsor dari negera, dimana kekerasan dilakukan oleh apparatus (perangkat) negara untuk membungkam rakyatnya dengan berbagai alasan.

John Rumbiak dengan mengutip Frantz Fanon, seorang psikiater asal Caribia yang kemudian mendukung perjuangan kemerdekaan bangsa Aljazair dari penjajahan Perancis mengungkapkan, “Penjajahan didukung oleh teori-teori kebudayaan yang rasialis. Kaum penjajah beranggapan bahwa kelompok masyarakat yang dijajah tidak berkebudayaan atau kebudayaannya rendah dan oleh karena itu berbagai kebijakan dilakukan untuk memperadabkan sekaligus menaklukkan kelompok masyarakat tersebut.”

John Rumbiak kemudian melihat perspektif itu dalam konteks penjajahan Indonesia terhadap bangsa Papua Barat. Ia kemudian mengungkapkan bahwa kebijakan apapun yang diambil oleh suatu pemerintah di manapun di dunia ini terhadap suatu kelompok masyarakat yang dikuasai tidak terlepas dari persepsi yang ada pada si penguasa. Persepsi itu terbangun dari latar belakang kebudayaan, sejarah, dan keinginan-keinginan serta kekhawatiran-kekhawatiran bagaimana kelompok masayarakat yang ditargetkan itu mesti diatur. Pemerintah Indonesia memandang Papua Barat adalah wilayah integral dari Indonesia yang telah direbut dengan darah melalui Komando Trikora di bawah pimpinan Jenderal Soeharto, mantan presiden RI yang otoriter.

Papua Barat juga dilihat sebagai wilayah yang kaya akan sumber daya alam, dapur masa depan Indonesia. Tetapi Papua Barat juga dipandang sebagai wilayah di mana berlangsung apa yang oleh Jakarta disebut sebagai “gerakan separatis” yang dapat membahayakan persatuan bangsa. Penduduk asli Bangsa Papua, di wilayah ini dipandang sebagai ‘primitif’ dan terbelakang sehingga mereka mesti diperadabkan (John Rumbiak, Kejahatan terhadap Kemanusiaan di Papua Barat, Demi Persatuan Nasional dan Pembangunan).

Intinya, hal ikwal terbangunnya kekerasan adalah perspektif tentang kolonisasi kebudayaan, dimana satu kebudayaan (Indonesia) merasa lebih berkuasa daripada kebudayaan yang lain (Papua Barat). Awalnya adalah persepsi yang menganggap kebudayaannyalah yang lebih tinggi daripada kebudayaan yang lain. Inilah cikal bakal sikap penjajahan terjadi. Persepsi inilah yang oleh pemerintah Indonesia dan aparatnya menjadi dasar dalam dua kebijakan di arus utama di Tanah Papua yaitu pertama pendekatan keamanan yang militeristikme dan kedua kebijakan-kebijakan pembangunan (transmigrasi, keluarga berencana, turisme, pertambangan, pertanian, pemekaran daerah dan yang lainnya) yang kemudian membius seperti candu untuk “melegalkan” terjadinya Crime Against Humanity di Tanah Papua hingga kini.

Negara dan Kekerasan

Salah satu perspektif tentang kekerasan negara disebutkan bahwa kekerasan yang dilakukan oleh negara merupakan kekerasan struktural yang melekat dalam institusi negara. Ia bukan semata persoalan berkuasanya sebuah rezim otoriter tertentu. Kekerasan negara bukan hanya semata soal perilaku actor politik dan rezim yang berkuasa, tetapi kekerasan negara merupakan kekerasan yang melekat (embedded) dalam struktur negara. Negara sebagai institusi politik temuan dari hasil peradaban manusia pada dasarnya merupakan kekerasan terorganisir (organized violence). Negara tidak lain merupakan organisasi politik yang ditemukan, dibentuk, dibesarkan dengan cara-cara kekerasan. Realitas ini sengaja dibentuk, biasa dipakai dan hampir tidak dipertanyakan lagi, dimana negara dengan segala sarana kekerasan yang ada padanya bisa digunakan para actor politik yang haus kekuasaan untuk meraih dan mempertahankan kekuasaannya (Triyono (2002:77).

Dalam sejarahnya, pembentukan negara modern dimanapun selalu disertai dengan kekerasan yang hebat. Tilly (dalam Triyono, 2002: 79-80) berkesimpulan bahwa negara modern terbentuk dan berkembang tidak lain karena kekerasan. “Peranglah yang membuat negara (war makes state), demikian Tilly mengatakan. Berdasar pengamatan itu, Tilly menekankan bahwa negara modern tidak lain merupakan kekerasan terorganizir (organized violence). Di dalamnya agen-agen negara setidaknya menjalankan aktivitas kekerasan dalam empat area. Pertama, membuat perang (war making), yaitu selalu berusaha menghilangkan dan menetralisir rival-rivalnya di luar teritori yang dikuasai. Kedua, membuat negara (state making), yaitu selalu berusaha menghilangkan dan menetralisir rival-rivalnya di dalam teitori mereka. Ketiga, proteksi (protection), yaitu selalu berusaha menghilangkan dan mentralisir mush-musuh di dalam klien-kliennya yang berusaha merebut kekuasaan. Keempat, ekstraksi (extraction), yaitu berusaha sekuat tenaga memperoleh sarana sebesar-besarnya untuk menjalankan ketiga fungsi di atas (Tilly dalam Triyono, 2002: 80).

Pembentukan negara kedaulatan oleh negara kolonial telah memberi warisan buruk pada negara pasca kolonial yang baru merdeka. Pada awal pembentukannya, negara kolonial memperluas kekuasaan teritorialnya dengan menerjang begitu saja batas-batas ragam etnis, kultur yang hidup di dalamnya. Akibatnya, ketika negara kolonial berakhir, negara pasca kolonial baru yang baru merdeka mewarisi wilayah teritori negara secara artificial tanpa dasar etnisitas politik etnis kebangsaan yang jelas, sehingga negara-negara merdeka bekas jajahan mengalami destabilitas politik terus-menerus.

Negara di masa Orde Baru melakukan kontrol atas teritori Indonesia dengan dukungan capital, birokrasi, administrasi dan militer yang kuat. Sejak itulah sistematisasi dan institusionaliasasi kekerasan negara secara besar-besaran berlangsung di Indonesia. Anderson (dalam Triyono, 2002: 84) menyebutkan bahwa proses “brutalisasi” terjadi sejak awal terbentuknya Orde Baru. Proses “brutalisasi” ini adalah proses secara sistematis dimana semua hal yang berseberangan dengan pemerintah (Orde Baru) dianggap musuh negara, bukan bagian dari Indonesia, dan dengan demikian harus ditumpas sampai habis. Pembunuhan massal sekitar 800 ribu orang pengikuti PKI 1965-1966 yang dianggap merongrong negara merupakan cikal bakal “brutalisasi” kelahiran Orde Baru.

Berbagai kekerasan negara untuk memelihara kedaulatan atas dasar imajinasi negara integralistik dan organisitik yang mengganggap lawan-lawan politiknya sebagai musuh negara terus berlangsung di masa pemerintahan Orde Baru, seperti terjadi dalam tindakan kekerasan di Timtim (kini negara Timor Leste), Petrus (Penembakan Misterius), kasus Tanjung Priok, DOM (Daerah Operasi Militer) Aceh, penumpasan OPM (Organisasi Papua Merdeka), penculikan, penangkapan dan pembunuhan para politisi dan aktivis, hingga terjadinya berbagai kerusuhan menjelang jatuhnya Soeharto tahun 1998. Disertasi Ariel Heryanto, State Terrorism and Political Identity in Indonesia: Fatally Belonging(2006) secara gamblang menguraikan bagaimana negara menjadi mesin teror paling mamatikan dalam rezim otoritarian. Mesin teror inilah yang membungkam kebebasan berpolitik rakyat dan aparat negara melakukan kekerasan kemanusiaan di Aceh dan Papua serta penculikan aktivis yang dianggap subversif dan melawan negara.

Di Tanah Papua, sudah menjadi pemandangan umum bahwa aparat TNI/Polri jauh melebihi guru-guru dan tenaga kesehatan. Sekolah-sekolah dan Puskesmas akan tampak lengang karena kekurangan tenaga atau meninggalkan tugas, sementara aparat keamanan dan pos-pos penjagaan tidak terhitung jumlahnya. Wilayah-wilayah dimana kehadiran TNI/Polri sangat dominan biasanya rentan mengalami konflik dan bentrokan antara rakyat, gerakan perlawanan, dan aparat keamanan. Wilayah-wilayah yang rentan dengan kekerasan itu mencakup wilayah perbatasan RI-PNG, jalur pegunungan Tengah (Paniai sampai Pegunungan Bintang), dan wilayah-wilayah yang memiliki eksploitasi sumber alam yang kaya seperti Teluk Bintuni dan Timika.

Rentetan panjang sejarah pelanggaran berat HAM telah mendorong masyarakat Papua untuk menamai perasaan dan pengalaman tak dilindungi dengan istilah genosida. Istilah ini sebenarnya adalah istilah hukum HAM internasional dari Konvensi PBB tentang Genosida tahun 1948 untuk menamai kejahatan terhadap kemanusiaan yang paling serius setara dengan kejahatan perang. Intinya adalah tindak kejahatan yang secara sengaja dan terencana berniat membasmi sebagian atau seluruh kelompok masyarakat, suku, ras atau agama. Meski secara teknis hukum, genosida yang berkembang di Papua belum memenuhi syarat-syarat yang amat ketat terutama mengenai motif dan kebijakan negara serta jumlah korban, tetapi inti perasaan dan terlebih pengalaman tak terlindung makin hari makin kuat. Hak hidup orang Papua makin sulit dijamin dan ditambah lagi jumlahnya yang jauh lebih kecil dibandingkan dengan seluruh penduduk Indonesia.

Kini perbandingan antara pribumi dan pendatang hampir sama, yakni 58% : 42%. Umumnya, pendatang menguasai sektor ekonomi menengah ke atas dan secara geografis, mendiami wilayah perkotaan; sementara pribumi Papua umumnya tidak memiliki akses ke sektor ekonomi/ bisnis serta lebih banyak tinggal di wilayah pedalaman. Perasaan dan pengalaman terpojok, tersudut, dan tak terlindung inilah yang menjadi sumber gerakan perlawanan rakyat Papua (Hernawan, 2006).

Dalam sejarah Indonesia, pada zaman pemerintah Soeharto, Propinsi Papua dijadikan Daerah Operasi Militer (DOM), sehingga beberapa kali terjadi Operasi Militer yang dilakukan oleh ABRI atau sekarang disebut TNI. Pada tanggal 1 Mei 1963, pemerintah Indonesia menempatkan TNI dalam jumlah besar di seluruh Tanah Papua dan dilakukan operasi besar-besaran terjadi dan menewaskan rakyat Papua dalam jumlah besar. Operasi Militer yang dimaksudkan adalah Operasi Sadar (1965-1967), Operasi Brathayuda (1967-1969), Operasi Wibawa (1967-1969),Operasi Pamungkas (1969-1971) Operasi militer di Kabupaten Jayawijaya (1977), Operasi Sapu Bersih I dan II (1981), Operasi Galang I dan II (1982), Operasi Tumpas (1983-1984) dan Operasi Sapu Bersih (1985), Operasi Militer di Mapnduma (1996). Kemudian jalan kekerasan setelah pemberlakukan Otonomi Khusus adalah pelanggaran HAM di Wasior (2001), Operasi militer di Wamena (2003) dan di Kabupaten Puncak Jaya (2004) (Tebay, 2009:2; Giyai, 2010: 91).

Kisah panjang kekerasan negara terhadap rakyat Papua memunculkan dua hal yang bertolak belakang. Di satu sisi rentetan panjang kekerasan memunculkan masyarakat yang dijiwai oleh ketakutan akan teror yang bisa dengan setiap saat akan merenggut nyawa mereka.

Di tengah situasi ini akan tercipta masyarakat yang diselimuti terror dan ekspresi yang muncul pun adalah ekspresi yang frustasi dan ketakutan. Di tengah situasi yang seperti ini yang terjadi adalah masyarakat yang terpecah-pecah dan tidak mempunyai integrasi sosial yang kuat. Sisi yang lainnya adalah kekerasan negara pada kemanusiaan akan memunculkan sebuah gerakan sosial baru yang menempatkan “ingatan kekerasan dan pendertitaan” sebagai identitas bersama untuk bangkit melawan. Pada konteks ini, penulisan sejarah (baru) tentang sejarah dan kebudayaan “ingatan kekerasan dan penderitaan” sangatlah penting dikedepankan.

Gerakan yang lebih lanjut adalah mempertautkan gerakan sosial baru kelas menengah dengan kepentingan-kepentingan mikro rakyat kecil. Tumbuhnya gerakan sosial baru ini adalah peluang yang sangat penting untuk merumuskan identitas (politik budaya) bersama sebagai suatu bangsa yang bangkit dan memimpin dirinya sendiri. (*)

I Ngurah Suryawan

Staf Pendidik/Dosen di Jurusan Antropologi Fakultas Sastra Universitas Negeri Papua (UNIPA) Manokwari, Papua Barat.

Artikel ini pernah dimuat di harian Cahaya Papua

 

One comment

  1. sekali kali perlu opini dari ahli Teknologi Sains agar tidak terjebak di dalam leadership yang menyimpang

Tinggalkan Balasan