Ilustrasi. Foto: CAHAYAPAPUA.com | Duma Tato sanda

Kemenangan Hutan Mangroholo-Sira, Sorong Selatan Melawan Invasi Sawit

MANOKWARI, CAHAYAPAPUA.com– Masyarakat adat di sekitar hutan Mangroholo-Sira, Sorong Selatan, Papua Barat akhirnya lega. Perjuangan bertahun-tahun demi mempertahankan sumberdaya hutannya, berbuah hasil. Dokumen surat keputusan izin hutan desa seluas 3545 hektar yang mereka pertahankan itu mereka terima dari dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Rabu (12/112014).

Inilah izin hutan desa pertama di Papua Barat.Keberhasilan mendapatkan SK tersebut bermula sejak 2009, saat masyarakat kampung Mangroholo dan Sira melakukan protes di tengah hutan. Kala itu mereka mendesak para pemangku kepentingan agar tidak memberikan izin bagi pengembangan perkebunan sawit di kawasan hutan tersebut.

Desa Mangroholo yang terletak di lembah dan Desa Sira di bagian perbukitan adalah bagian dari lansekap adat Knasaimos yang merupakan rumah bagi pepohonan Merbau, Nyatoh, Damar dan Gaharu. Lembah ini juga merupakan rumah bagi beragam jenis anggrek serta fauna langka sepertikura-kura air tawar dan landak. Lokasi ini juga merupakan lokasi gambut dengan ketebalan rendah.

Greenpeace Indonesia dan Bentara Papua, dua organisasi pendamping masyarakat, menyambut baik penyerahan Surat Keputusan (SK) izin hutan desa seluas 3545 hektar tersebut. Izin hutan desa itu mencakup kawasan hutan Mangroholo seluas 1.695 Ha dan Kampung Sira seluas 1.850 Ha.

Sebuah studi yang dilakukan oleh Universitas Negeri Papua (UNIPA) menyebut, penebangan ilegal pernah terjadi pada lokasi ini pada 2006. Tahun ini lokasi yang sama kembali tertekan oleh investasi perkebunan kelapa sawit yang dapat menghancurkan tanaman asli Sagu dan tanaman obat yang dimanfaatkan masyarakat sejak bebeberapa generasi sebelumnya

Penyerahan SK Hutan Desa di Kampung Mangroholo, Sorong Selatan, Papua Barat, Rabu (12/11/2014). Foto: Dokumentasi Greenpeace, Amos Sumbung

Penyerahan SK Hutan Desa di Kampung Mangroholo, Sorong Selatan, Papua Barat, Rabu (12/11/2014). Foto: Dokumentasi Greenpeace, Amos Sumbung

Wakil Bupati Sorong Selatan Syamsudin Anggiloli yang menerima izin tersebut dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan– sebelumnya adalah Departemen Kehutanan– mengatakan kegiatan ini merupakan bagian dari pelibatan masyarakat dalam pembangunan ekonomi daerah.

“Mangroholo dan Sira merupakan percontohan hutan desa di Papua. Hutan Papua ini masih sangat subur, dengan sumber daya alam yang menjanjikan. Sebab itu pengelolaan yang salah dapat berakibat pada kehancuran negeri. Tanah ini adalah milik ibu, harus dikelola oleh masyarakat itu sendiri,” ujarnya di Kampung Mangroholo.

Sementara Wilem Fakdawer, Kepala Distrik Saifi yang membawahi Kampung mangroholo dan Sira mengajak seluruh kampung bekerja sama agar juga dapat mendapat SK Hutan Desa seperti Mangroholo dan Sira.

Masyarakat Distri Saifi memang bergantung pada hasil hutan, sebab itu hutan di Distrik Saifi harus dikelola dengan lestari.

“Saya ingin menyampaikan aspirasi masyarakat yang tidak setuju dengan kegiatan kelapa sawit di Distrik Saifi. Saya mohon agar tidak ada kegiatan kelapa sawit di distrik kami. Kalau kelapa sawit masuk bagaimana dengan kehidupan masyarakat. Wilayah kami kecil, kalau bisa ada konsep lain yang bisa dibangun,” tegasnya.

“Kami bersuka cita atas izin yang diberikan,dan kami berharap dengan izin hutan desa ini sumber kehidupan masyarakat kampung terjamin melalui pengelolaan yang baik, lapangan perkerjaan tercipta dengan memanfaatkan sumber ekonomi dari hasil hutan seperti damar, sagu, rotan, gaharu karena itulah asal hidup kami sesungguhnya,” tambah Arkilaus Kladit, tokoh adat Mangroholo-Sira.

Meski Demikian Kepala Bapedas (Badan pengelolaan Daerah Aliran Sungai) Remuransiki Djarot Prihambodo menegaskan kegiatan ini merupakan langkah awal. Selanjutnya masyarakat harus segera mengurus hak Pengelolaan Hutan Desa. Menurutnya hak pengelolaan ini berlaku selama 35 tahun.

“Masyarakat harus segera mengurus ini karena yang mengeluarkan adalah Gubernur. Izin biasanya dikeluarkan berlaku selama 35 tahun. Oleh sebab itu LSM pendamping harus berkelanjutan mendampingi masyarakat, jangan sampai ditinggal di tengah jalan. Apalagi saat ini SK yang sudah dikeluarkan untuk Hutan Desa di Papua Barat sudah sekitar 14.550 ha, 11.000 ha di Kaimana, sekitar 3.500 ha di Sorsel,” jelasnya.

Papua kini menjadi satu-satunya harapan bagi hutan alam yang tersisa di Indonesia setelah hutan Sumatera dan Kalimantan mengalami kehancuran. Namun bukan berarti hutan Papua tidak menghadapi ancaman besar.

Hampir 9 juta hektar hutan Papua telah diidentifikasi pemerintah untuk kepentingan pengembangan industri skala besar. Sementara dua juta hektar lainnya telah dialokasikan pemerintah untuk pengembangan pangan dan energi skala besar di di Merauke.

Terhadap realitas itu, Charles Tawaru, Juru Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia mengatakan, pemerintah perlu mengubah paradigma pembangunan kehutanan di Papua. Hutan Papua yang indah ini akan menyusul kehancuran hutan di Sumatera dan Kalimantan bila izin-izin terus diberikankepada perkebunan dan HTI monokultur, atau pertambangan.

“Pengelolaan hutan secara lestari kepada masyarakat dengan pemberdayaan masyarakat yang kuat adalah alternatif yang perlu dikembangkan untuk menjaga hutan Papua” ujarnya.

Data Statistik Kawasan Hutan Kementerian Kehutanan menunjukan deforestatsi di Papua Barat sepanjang 2009 hingga 2011 telah mencapai 161,2 ha/ tahun, nilai ini meningkat signifikan menjadi 20.285,6 ha/ tahun pada 2011—2012.|PATRIX B.TANDIRERUNG |RIZALDI

Tinggalkan Balasan