DPR Papua Barat

Kemendagri Masih Pelajari Tatib DPR Papua Barat

MANOKWARI, CAHAYAPAPUA.com-– Rancangan tata tertib DPR Papua Barat, saat ini masih dalam proses review di Kementerian Dalam Negeri, untuk selanjutnya disahkan dan diberlakukan di kantor wakil rakyat tersebut.     

“Sub Direktorat Otsus dan Bagian Produk Hukum Daerah dan Direktur Fasilitasi Kepala Daerah dan DPRD Kemendagri masih mereview tatib DPRPB. Hasilnya nanti berupa legal drafting, ” kata ketua Pansus Tatib, Ortis Fernando Sagrim kepada wartawan, Selasa (27/10/2015).

Menurutnya, review yang dilakukan Kementerian ini akan menentukan jumlah komisi dan fraksi di DPRPB.

“Apakah tetap atau akan berubah, kita serahkan kepada Kemendagri. Saat ini, ada empat komisi dan delapan fraksi,”kata Ortis.

Mengacu pada ketentuan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2010 tentang pedoman penyusunan peraturan dewan perwakilan rakyat daerah, jika jumlah anggota DPRD 56 orang maka, semestinya terdapat lima komisi dan lima fraksi.

Ortis berharap, seluruh anggota DPRPB, menerima apa pun keputusan Kemendagri terkait jumlah komisi dan fraksi di lembaga ini.

Dia menambahkan, pembahasan tatib berlangsung alot, karena, adanya perbedaan pendapat soal penentuan jumlah komisi. Katanya, sebagian anggota dewan menghendaki jumlah komisi dan fraksi berubah menjadi masing-masing lima.

“Banyak juga yang bertahan dengan empat komisi dan delapan fraksi. Kita serahkan semua ke Kemendagri, Kemendagri yang akan putuskan. Saat penyerahan kami menjelaskan perdebatan yang terjadi DPRPB terkait jumlah Komisi dan Fraksi,” kata Otris.|RASYID FATAHUDDIN | EDITOR : TOYIBAN