Bupati Manokwari Bastian Salabai menyerahkan materi KUA-PPAS APBD 2015 kepada Ketua DPRD Manokwari Dedi S. May di kantor DPRD Manokwari, Sowi Gunung, Sabtu (27/12/2014) Foto: CAHAYAPAPUA.com | Zack Tonu Bala

Kenapa DPRD Manokwari Belum Tetapkan APBD 2015? Ini Jawabannya

MANOKWARI, CAHAYAPAPUA.com— DPRD Manokwari akhirnya memutuskan untuk tidak membahas Rancangan APBD Manokwari tahun 2015 secara tergesa-gesa. Menurut DPRD, RAPBD akan dibahas secara baik sehingga hasilnya bisa berkualitas.

Seperti diketahui, baru-baru ini Mendagri Djahjo Kumolo mengeluarkan instruksi kepada seluruh daerah di Indonesia untuk menetapkan APBD 2015 paling lambat 31 Desember 2014. Kepala daerah dan DPRD yang tidak mengikuti instruksi itu diancam akan ditahan hak keuangannya selama 6 bulan. (Baca: Proyeksi RAPBD Manokwari, Pendapatan 998 Miliar, Belanja 934 Miliar)

Terkait ini, Sekretaris Komisi A DPRD Manokwari, Trayanus Rumsayor berharap Bupati Manokwari dan DPRD Manokwari tidak mencemaskan instruksi tersebut.

Trayanus menilai, sanksi ini selalu ada dari tahun-ketahun, sehingga menurutnya DPRD maupun bupati tidak perlu kuatir atas sanksi tersebut. Ini agar pembahasan RAPBD dapat berjalan maksimal dan melahirkan program kerja yang berkualitas. “Inikan lagu lama, cuma penyanyinya yang baru,” katanya, Selasa (30/12/2014).

Menurut Trayanus, DPRD Manokwari sebenarnya siap membahas RAPBD 2015, namun KUA PPAS baru diserahkan pihak eksekutif pada 27 Desember, sehingga terlalu mepet untuk dibahas. (Baca: KUA PPAS Manokwari Terlambat Diserahkan, Rapat Hanya Dihadiri 11 Anggota DPRD)

“Bahkan dari tahun ketahun-tahun, Manokwari selalu berada dipenghujung waktu, sehingga seolah-olah DPRD yang bikin lama,” kata Trayanus.

DPRD lanjut Trayanus, membutuhkan waktu yang cukup untuk membahas RAPBD 2015 ini. Sebab ia tak mau, hasil pembahasan ini hanya akan melahirkan program kerja yang asal-asalan dan tidak menjawab kebutuhan masyarakat. (Baca: DPRD Manokwari: Kami Butuh Waktu Bahas RAPBD 2015)

“Tidak masalah bila kita tidak menerima gaji selama 6 bulan, kita sedang berbuat kebaikan yakni melakukan perbaikan pembahasan APBD secara maksimal,” imbuhnya.

Trayanus mengingatkan, jika RAPBD dibahas secara terburu-buru, Manokwari akan terus menerus mengalami persoalan anggaran. Divisit anggaran yang terjadi pada tahun anggaran 2014 menurutnya salah satu contoh dari buruknya kualitas pembahasan RAPBD. (Baca: Waktu Sempit, DPRD Pesimis Kualitas APBD 2015 Lebih Baik dari Tahun Sebelumnya)

Kegiatan dan anggaran yang akan dilaksanakan pemda Manokwari pada tahun anggaran 2015 ini harus terencana secara baik. Sebab selain masih banyak kegiatan yang harus dilaksanakan, Manokwari saat ini masih memiliki hutang senilai 64 Miliar yang harus dibayar pada tahun anggaran 2015 mendatang.

“Hasil audit yang dilakukan BPK terhadap anggaran kita sudah beberapa kali berstatus disclimer. Sampai kapan status ini akan terus kita sandang. Pengelolaan anggaran kita harus meningkat. Hal itu akan terwujud salah satunya dari faktor pembahasan RAPBD,” tandasnya. |TOYIBAN

Tinggalkan Balasan