Ilustrasi

Kendaraan Milik Pemerintah Disarankan Pakai Pertamax

MANOKWARI, CAHAYAPAPUA.comPihakPertamina Manokwari hanya mengijinkan tiga SPBU untuk menjual pertamax di Manokwari yakni SPBU Sanggeng, SPBU Biryosi dan SPBU Jalan Baru, sebut Operation Head Pertamina Manokwari, Smith Yuliansyah, Jumat (7/11).

“Ketersediaan pertamax di tiga SPBU ini diharapkan bisa mengurangi antrian kendaraan yang hendak mengisi BBM seperti yang terlihat selama ini di Manokwari,” katanya kepada Cahaya Papua.

Pertamax merupakan bahan bakar minyak yang memiliki angka oktan atau Research Octane Number (RON) dengan nilai 92.

Pertamax, kata Smith, dapat melindungi mesin, pembakarannya sempurna, Pertamax juga dapat memberikan keuntungan lain kepada mesin karena tidak menyebabkan karat pada tangki dan saluran bahan bakar.

“Jadi kalo ada mobil baru milik pemerintah dan masyarakat diharapkan untuk mengisi BBM jenis Pertamax,” katanya.

Pertamina Manokwari telah menyiapkan tangki timbun untuk pertamax sehingga harga pertamx yang saat ini masih mahal akan diturunkan.

“Kalau diambil dari luar hargannya 15 ribu rupiah. Karena biaya angkut dan lain-lain, tapi kalo kita ambil dari sini mungkin harganya bisa 12 ribu hingga 13 ribu,” jelasnya

Smith menilai sejauh ini peminat BBM Pertamax di Manokwari  sangat kurang, namun diharapkan kedepan masyarakat dapat menggunakannya terutama karena kualitas dan dampak positifnya bagi mesin. |ADITH SETYAWAN

 

EDITOR: PATRIX BARUMBUN TANDIRERUNG

One comment

  1. -agak kejemnya, Premium di higaalknn aja sekalian, biar jakarta gak makin sesak.. premium hilang, jumlah kendaraan mungkin tidak berkurang tapi jumlah pengendara jelas berkurang.-Sayangi kendaraan gunakan bahan bakar tanpa Timbal tp masi aja di cekokin yg bertimbal. Cermin belom siap menerima perkembangan yg ada. Ada alpard di isi premium, motor aja uda byk yg gak cocok di isi premium (bersangkutan dgn Ron ataupun Timbal) apa lg mobil bgitu apa lg lambo, jelas kompresi tinggi tp di isi premium -katanya ada yg menyalahkan org yg mampu kalo ditanya balik, pasti mreka akan menyalahkan org yg kurang mampu, ujung2nya saling tunjuk2an emanknya masalah selesai padahal yg ga bener ada diposisi paling atas yg mengatur sedemikian -imho, terkadang unsur demokrasi ada baiknya di abaikan, makin demokrasi akan makin sulit dijalani, sedikit2 demo demo demo isinya demo doank ga ada habisnya ampe sesuai ama kemauan puluhan jutaan rakyat berbanding 1 .-bingung ahk

Tinggalkan Balasan