Yonadap Trogea

Kepala Daerah Harus Transparan soal 30 Persen Dana Otsus di Bidang Pendidikan

MANOKWARI, Cahayapapua.com——- DPR Papua Barat (DPRPB) mengingatkan pengelolaan dana pendidikan sebesar 30 persen yang bersumber dari Dana Otonomi khusus (Otsus) harus dilakukan secara transparan dan akuntable.

“Dana Otsus 30 persen untuk bidang pendidikan, ini diharapkan keterbukaan bupati dan walikota dalam pengelolaannya,” kata Yonadap, Rabu (27/4/2016).

Kata Yonadap, Bupati dan Walikota juga perlu melibatkan Dinas Pendidikan sebagai instansi teknis dalam pengelolaan dana tersebut agar lebih mengarah pada permasalahan pendidikan di tiap daerah.

Hasil monitoring Otsus yang dilakukan DPRPB beberapa waktu lalu di Kabupaten Sorong Selatan menunjukan bahwa, pengelolaan dana pendidikan sebesar 30 persen dari dana Otsus tidak pernah melibatkan Dinas Pendidikan.

“Saya berharap, kepala daerah lebih terbuka. Hadirkan Dinas Pendidikan dalam pengelolaan dana pendidikan sebesar 30 persen dari 70 persen dana Otsus yang diterima. Demikian juga dengan SKPD lainnya yang berkaitan dengan Otsus,” ujar Yonadap.

Menurut Yonadap, jika dana Otsus dikelola dengan baik, akan bisa mengatasi permasalahan pendidikan yang ada di daerah ini. Misalnya, digunakan untuk mengatasi minimnya tenaga pendidik di daerah-daerah pedalaman.

Dai mencontohkan, tenaga pengajar di SMK Moswaren, Teminabuan. mengajar berasal dari program SM-3T (sarjana mengajar di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal).

“Meski status sekolah adalah kejuruan tetapi, guru-guru yang mengajar berlatarbelakang ilmu pertanian. Ini kan tidak cocok untuk mengajar di sekolah tersebut,” imbuh Yonadap. (ALF)

 

Tinggalkan Balasan