Kantor DPR Papua Barat. SuluhPapua

Kepala Suku Wamesa: Mantan Legislator Jalur Otsus Boleh Ikut Seleksi

MANOKWARI,CAHAYAPAPUA.com – Kepala Suku Besar Wamesa, Willem Kabiay menyatakan mantan anggota DPR Papua Barat yang mendaftar kembali sebagai calon anggota DPRPB jalur Otsus tidak menyalahi aturan.

“Perdaftaran mereka tidak bertentangan dengan konsideran huruf (b) Perdasus No. 16 tahun 2013,” kata Willem dalam siaran pers yang diterima Cahaya Papua, Senin (27/10/2014).

Ia melanjutkan, putusan Mahkamah Konstitusi No. 116/PUU-VII/2009 tidak ada kaitan dengan anggota DPRPB jalur pengangatakan Otsus periode 2009-2014.

“Yang dimaksud enmalig pada putusan MK dalam perkara No. 116/PUU-VII/2009 adalah pembatasan pemberlakuan 9 kursi hanya berlaku sekali pada periode 2009-2014, dimana enmalig merujuk pada jumlah kuota 9 kursi dan periodesasi, bukan ditujukan kepada person atau orang, sehingga itu tidak dapat dimaknai untuk melarang hak politik 9 mantan anggota DPRPB periode 2009-2014 untuk mengikuti seleksi 11 kursi periode 2014-2019,” terang Willem.

Ia melanjutkan, setelah dikaji, dalam Perdasus No. 16 tahun 2013 tidak ditemukan pasal ataupun ayat yang melarang 9 orang anggota DPRPB jalur pengangkatan untuk mengikuti seleksi periode 2014-2019.

Ia juga mengatakan saran agar gubernur Papua Barat menghentikan proses seleksi anggota DPRPB Jalur Otsus periode 2014-2019 tidak sejalan dengan aturan karena tak memiliki landasan hukum.

“Gubernur telah melaksanakan seleksi 11 kursi sesuai dengan pasal 7, pasal 8, pasal 9, dan pasal 10 Perdasus No 16 tahun 2013 dan Peraturan Gubernur No. 6 tahun 2014,” kata dia.

Selain itu menurutnya, amanat pasal 3 ayat 1 dan ayat 2 junto pasal 6 ayat 1 Perdasus No.16 tahun 2013 yang menyatakan proses pengusulan dan atau seleksi calon anggota DPRPB harus dilakukan masyarakat adat ditanah Papua termasuk Papua Barat adalah melalui Dewan Adat Papua (DAP) tidak tepat.

Perdasus No. 16 tahun 2013 pasal 3 ayat 1 dan ayat 2 junto pasal 16 ayat 1 hanya menyebut masyarakat adat dan tidak menyebutkan DAP.

Ia juga mengatakan bahwa Kesbangpol secara hukum memiliki kewenangan untuk terlibat dalam proses seleksi sesuai Pergub No. 6 pasal 7 ayat 1 tentang panitia pelaksana. Ia juga menyatakan Perdasus No 16 pasal 7 ayat 5 huruf (a) menyatakan kepala Kesbangpol adalah salah satu anggota tim seleksi

Sebelumnya LP3BH Manokwari menyatakan 9 mantan anggota DPRPB jalur pengangkatan Otsus periode 2009-2014 yang mendaftar kembali menyalahi aturan.

“Berdasar konsideran huruf b Perdasus nomor 16/2013 tentang keanggotaan DPR PB yang ditetapkan melalui mekanisme pengangkatan, telah disebutkan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi nomor 116/PUU-VII/2009 dalam huruf b, berlaku sekali (einmalig) untuk periode 2009-2014,” kata Direktur LP3BH Yan Christian Warinussy.

Sesuai aturan tersebut, ia meminta jika anggota DPRPB jalur Otsus periode 2009-2014 mendaftar kembali, maka harus dicoret.

Ia mengaku telah menyarankan Gubernur Papua Barat untuk menghentikan seleksi 11 kursi DPR-PB karena dinilai tak sejalan dengan aturan, termasuk menyatakan bahwa proses seleksi harus melalui DAP. Warinussy juga mempertanyakan kewenangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Propinsi Papua Barat dalam seleksi.|RIZALDY TARAFANUR

 

EDITOR: DUMA TATO SANDA

Tinggalkan Balasan