Kepastian Pilkada Manokwari Tunggu Petunjuk KPU RI

MANOKWARI,CAHAYAPAPUA.com Komisi Pemilihan Umum (KPU) masih menunggu peraturan perundang-undangan yang  bisa menjadi dasar hukum pelaksanaan Pilkada Manokwari.

Ketidakpastian dasar hukum pelaksanaan Pilkada berkaitan dengan belum adanya putusan Mahkamah Konstitusi soal gugatan yudicial review UU Pilkada.  Selain itu, sebelum mengakhiri jabatannya sebagai presiden, Susilo Bambang Yudoyono mengeluarkan Peraturan Pengganti Undang-undang (Perpu) yang juga masih menunggu persetujuan DPR-RI.

Selain itu, Sekretaris KPU Manokwari, Rustam Efendi, Jumat (31/10/2014) mengatakan, sejauh ini KPU RI belum mengeluarkan peraturan sebagai pedoman bagi KPU Manokwari dalam menyusun tahapan Pilkada. “Kami pun hingga saat ini masih menunggu,” sebut Rustam kepada CAHAYAPAPUA.com

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua Barat, Filep Wamafma, berpendapat senada. Itu sebabnya, KPU tak mau bersikap gegabah atau  memaksa diri menjalankan tahapan Pilkada yang rencananya digelar tahun depan pada sejumlah daerah di Provinsi Papua Barat.

Namun pemilihan gubernur dan wakil gubernur Papua Barat bisa saja dilaksanakan secara langsung, meski UU Pilkada yang berlaku sejauh ini menetapkan bahwa Pilkada dilaksanakan lewat DPRD.

Pendasarannya, kata alumnus Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Manokwari ini adalah, putusan mahkamah konstitusi beberapa tahun silam atas gugatan judicial review terhadap salah satu pasal dalam Undang-undang 21 tahun 2001.

Gugatan itu menyasar mekanisme pemilihan gubernur dan wakil gubernur dalam UU Otsus Papua yang menyebut bahwa pemilihan gubernur dan wakil gubernur dilaksanakan lewat DPRD (Kini DPRPB dan DPRP). Pada akhirnya putusan MK menegaskan bahwa Pilgub di Papua Barat dilaksanakan secara langsung.|TOYIBAN

EDITOR: PATRIX BARUMBUN TANDIRERUNG

Tinggalkan Balasan