Kantor DPR Papua Barat. | CAHAYAPAPUA.com|

Ketua DPRPB Harus Orang Asli Papua Tak Punya Pijakan Hukum

MANOKWARI, CAHAYAPAPUA.com— Pernyataan Kepala Biro Hukum Pemprov Papua Barat, Wafiq Wuriyanto, agar Partai Demokrat kembali mengusul calon Ketua DPR Papua Barat yang berstatus sebagai orang asli Papua menuai kritik dari wakil rakyat.

Anggota DPR Papua Barat, Sanusi Rahaningmas kepada wartawan, Selasa (5/5/2015) mengatakan, pernyataan Kepala Biro Hukum yang dilansir media akan memicu spekulasi baru yang tidak produktif. Alasannya, argumentasi itu tidak memiliki pijakan hukum.

“Tidak pantas seorang kepala biro hukum memberikan solusi seperti itu. Apalagi pernyataan ini menjadi konsumsi publik,” kata legislator 3 periode ini kepada sejumlah wartawan, Selasa (5/5/2015) di Manokwari.

Sanusi mengatakan, pada prinsipnya, pengusulan calon ketua DPRPB sudah sesuai prosedur hukum dan menjadi hak partai pemenang Pemilu legislatif yakni partai Demokrat.

Polemik bahwa Ketua DPR harus orang asli Papua menurutnya tidak memiliki pijakan hukum. Selain itu terkatung-katungnya pelantikan ketua DPR akan menghambat jalannya pemerintahan. Secara sosial, hal itu juga bisa memicu polemik yang terkesan mengadu domba orang asli Papua dan non Papua.

“Kemarin proses pemilihan dan penetapan wakil gubernur bisa dipercepat. Pelantikan ketua DPR kenapa justru dijadikan polemik? Ingat, DPRPB sudah tidak punya ketua selama 7 bulan,” ucap Sanusi.

Soal belum adanya tindak lanjut pihak eksekutif untuk memproses rekomendasi Partai Demokrat, Sanusi menyatakan bahwa secara normatif, pengusulan SK Ketua DPRPB kepada Menteri Dalam Negeri melalui gubernur hanya 14 hari.

“Kalau sudah lewat maka pimpinan DPR yang lain dapat mengambil langkah,” ucapnya lagi.

Sementara itu ketua Fraksi Demokrat DPR PB, Aminadap Asmuruf menantang kabiro Hukum Papua Barat untuk menjelaskan basis argumentasinya secara hukum. Ia menegaskan bahwa Partainya tidak akan mengubah keputusan yang menggugurkan Matheos Selano sebagai calon Ketua DPRPB. |RAZID FATAHUDIN