Kuasa hukum YR, Charles Marpaung saat konferensi pers di Caffe Abrezzo, Rabu kemarin.

Ketua Umum KONI  tak tersentuh, YR pertanyakan alasan Polda Papua Barat

MANOKWARI, Cahayapapua.com— Terdakwa dugaan korupsi pembangunan kantor Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Papua Barat, YR melalui tim Penasehat Hukumnya (PH) mempertanyakan alasan penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Polda Papua Barat, yang tidak menyeret mantan ketua umum KONI dalam kasus ini.

“Apa alasan penyidik (Polda Papua Barat, red) tidak melidik secara keseluruhan sesuai dengan isi struktur organisasi. Kenapa hanya ketua harian. Padahal jelas, bagian kedelapan pada tugas dan fungai pokok pasal 25 AD/ART KONI, disebutkan bahwa Ketua Umum memiliki kekuasaan yang tertinggi,” tanya Sopar Charles Marpaung, salah satu tim PH YR, di hadapan wartawan saat konferensi pers, Rabu (11/10/2017).

Menurutnya, banyak kejanggalan yang terungkap dalam kasus ini. Salah satu keganjalan tersebut adalah tak tersentuhnya mantan ketua umum KONI Papua Barat, Abraham O. Atururi yang saat itu menjabat sebagai Gubernur Papua Barat.

Dia mengatakan, jika penyidik betul-betul serius ingin mengungkap kasus ini, semestinya mantan ketua umum KONI dan Bendahara, harus ikut diperiksa dan diusut.

“Hal ini kami katakan tidak adil. Soalnya bagi kami segala proses yang ketentuan hukum oleh klien kami YR, telah kami ikuti dengan baik sesuai prosedur aturan hukum yang berlaku,” ujarnya.

Sementara itu, istri terdakwa YR menilai pengusutan kasus ini tak adil dan sepihak. Pasalnya, masih banyak pihak lain yang lebih patut mendapatkan pertanggungjawaban di mata hukum.

Baginya, nilai kerugian keuangan negara mencapai Rp. 26,7 miliar dari jumlah penggunaan dana hibah KONI Papua Barat sebesar Rp. 43 miliar tersebut, tentu ada aktor utama yang memiliki kapasitas penting.

“Saya jadikan ini sebagai ujian buat saya, itu jika bicara sisi positif atas kasus ini. Menurut saya ini sangat tidak adil, sejak proses dari awal yang diterima suami saya (YR). Kalau mau dipikir-pikir, kenapa suami saya harus korupsi jikalau kami secara finansial tercukupi. Saya Dosen sudah hampir 8 tahun, dan suami saya termasuk orang yang telah lama berkecimpung di dunia pemerintahan. Saya harap kasus KONI tidak berakhir disini,”sorotnya .

Tak hanya itu, pihak keluarga dan  penasehat hukum YR, juga sangat menyesali atas penyitaan yang dilakukan tim penyidik. Padahal aset terdakwa tidak semua dibeli dan didapatkan pada tahun 2012  hingga sekarang. Sebelum YR terjerat kasus tersebut, YR telah membeli beberapa harta bendanya.

Oleh sebab itu, pembelian beberapa rumah type 36 adalah sebagai bagian investasi dari hasil bisnis keluarga. Terkait hal ini, YR melalui penasehat hukum berupaya menggugat dan naik banding untuk dilakukan pembuktian terbalik, namun sangat disayangkan gugatan pembuktian tersebut ditolak penyidik, dan majelis hakim.

Menanggapi hal ini, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat (DPR-PB), Sanusi Rahaningmas, mengatakan, penyidik semestinya memerkisa mantan ketua umum  dan bendahara .

“Terkait dengan kasus Koni Papua Barat, penyidik jangan tebang pilih. Karena namanya organisasi ada ketua umum, ada ketua harian dan juga bendahara. Jika bicara terkait proses pencairan dana, pasti ada keterkaitan dengan ketua umum dan juga bendahara. Jadi sangat setuju kalau ketua umun dan bendahara, harus dibidik oleh penyidik,” pungkasnya. (cr-80)

Tinggalkan Balasan