Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral (Kadis ESDM) Papua Barat, Johan Tulus

Kilang Minyak Kabupaten Sorong segera dimulai

MANOKWARI, Cahayapapua.com— Kegiatan kilang minyak di wilayah Kabupaten Sorong, Papua Barat, akan segera dimulai, dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sudah menandatangani Plan of Development atau rencana pengembangan kilang tersebut.

Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Papua Barat Yohan Abraham Tulus di Manokwari, mengatakan, kegiatan kilang tersebut akan dilaksanakan oleh PT Mondor, sebuah perusahaan yang berasal dari luar negeri.

“Pekan lalu tim yang terdiri dari SKK Migas, perusahaan didampingan Dirjen Migas Kementerian berkunjung ke Manokwari. Mereka bermaksud berkoordinasi dengan bapak gubernur,” kataYohan Tulus, Senin (28/8).

Dalam koordinasi tersebut, katanya, Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan menekankan lima hal yang harus dilaksanakan perusahan. Pertama, gubernur meminta agar perusahaan memperhatikan kepentingan masyarakat, terutama yang berdomisili di sekitar area operasi perusahaan tersebut. Berkaca dari kasus yang selama ini terjadi, menurut gubernur, selama masyarakat sering terabaikan.

Perusahaan juga diingatkan terbuka terhadap pemerintah daerah dalam merekrut tenaga kerja. Perusahaan wajib menyampaikan informasi kepada Dinas Tenaga Kerja dan Dinas Pendidikan terkait spesifikasi pendidikan tenaga kerja yang akan direkrut. “Sehingga Disnaker dan Dinas Pendidikan bisa menyiapkan sesuai spesikasi yang diinginkan perusahaan. Gubernur ingin kehadiran investor membuka lapangan pekerjaan bagi putra daerah,”paparnya.

Ketiga, sebut Yohan Tulus, gubernur minta agar perusahaan mentaati dan merealisasikan seluruh kesepakatan yang tertuang dalam dokumen Amdal. Selain itu harus ada forum yang dapat digunakan untuk mengevaluasi pelaksanaan kesepakatan dalam Amdal. “Itu yang ditekankan Bapak gubernur. Papua Barat membutuhkan kehadiran investor, sebaliknya investor wajib memperhatikan kepentingan masyatakat di daerah,” ujarnya.

Pada pertemuan tersebut, lanjut Yohan, gubernur juga menekankan agar perusahaan juga menyelesaikan kewajiban pada sektor kehutanan. Perusahaan wajib mengantongi ijin menyangkut pengelolaan kawasan hutan. “Seperti IPPKH (ijin pinjam pakai kawasan hutan), sebelumnya sudah ada tapi masa berlakunya sudah berakhir. Itu harus diperbarui,” katanya.

Koordinasi kepada pemerintah daerah, tambah dia, merupakan rangkaian yang wajib dipenuhi oleh perusahaan. Tanpa itu, Kementerian ESDM tidak bisa melanjutkan tahapan berikutnya. (ibn)

Tinggalkan Balasan