Ilustrasi

Kisah Antonius: Gagal Daftar Proyek karena Gagap Internet

SISTEM pelelangan proyek pemerintah secara online yang kini diterapkan Dinas Pekerjaan Umum Papua Barat ternyata menciptakan masalah bagi pengusaha asli Papua. Pengalaman ini setidaknya dialami pengusaha asli Papua Antonius Beni Meidodga.

Antonius adalah seorang pengusaha asli Papua yang tertarik dengan proyek-proyek pemerintah. Ia pernah menyelesaikan sebuah proyek dari pemerintah yang berkaitan dengan pengairan. Antonius selama ini memantau pengumuman pelelangan proyek pemerintah melalui media massa cetak. Belakangan ia kecewa karena gagal mendapat proyek baru. Penyebabnya ia telat mendaftar karena pengumuman proyek tersebut disiarkan secara online.

Menetap di Kota Sorong, Antonius baru-baru ini ia mendapat informasi dari rekan seprofesi kalau Dinas Pekerjaan Umum Papua Barat sedang membuka pendaftaran pelelangan proyek. Mendengar itu ia memutuskan berangkat ke Manokwari. Ia kemudian menuju kantor Dinas Pekerjaan Umum. Tiba disana sekitar pukul 08.00 kemarin, ia langsung mendaftar. Sayangnya saat hendak memasukkan berkas pendaftaran, petugas menyatakan pendaftaran telah ditutup tepat sekitar pukul 08.20 WIT.

Antonius tentu kecewa, sebab menurut dia proses lelang proyek Dinas Pekerjaan Umum Papua Barat yang saat ini dilakukan secara online merugikan pengusaha seperti dirinya. Menurut Antonius, sebelum pemerintah memberlakukan proses lelang proyek secara online, jauh hari sebelum itu harusnya melatih pengusaha asli Papua seperti dirinya untuk mengerti penggunaan internet.

“Jika kondisi seperti ini terus terjadi, ini menunjukan bahwa pemerintah daerah tidak serius membina pengusaha asli Papua,” kata Antonius. ”Saya terlambat beberapa menit saja, tapi kenapa tidak ada kebijakan sedikitpun. Padahal jam kantor itu sampai pukul 15.00 WIT, kenapa tidak ditutup jam begitu saja,” tambah Antonius dengan nada kesal.

Menurut Antonius, pelelangan proyek kali ini lebih sulit karena dilakukan secara online dan terkesan berbelit-belit. Padahal menurut dia tahun sebelumnya pengumuman lelang dilakukan melalui media massa cetak.

“Tapi, sekarang ini jangankan pembagian paket. Proses lelang saja kami tidak tahu. Kita binggung memantau proyek yang sedang dilelang secara online karena tidak semua pengusaha asli Papua mengerti internet,” kata Antonius di Manokwari.

Sementara itu secara terpisah anggota DPR Papua Barat, Saharuddin mengatakan pemerintah seharusnya memberi prioritas kepada pengusaha asli Papua dalam mengakses proyek-proyek pemerintahan sebagai bagian dari kebijakan afirmasi.

“Pengusaha asli Papua jangan menjadi penonton di negerinya sendiri, sehingga pengusaha yang sudah memiliki klasifikasi dan mulai tumbuh harus diberi dukungan untuk berkiprah, tidak saja di tingkat lokal, tapi juga di tingkat nasional,” ujar Saharudin.

Selain itu menurut Saharuddin pemerintah juga harus memikirkan cara pembinaan yang tepat kepada pengusaha asli Papua melalui dinas terkait agar kapasitas pengusaha asli Papua meningkat. “Ini harus disikapi oleh pemerintah daerah,” katanya mengakhiri. |RASYID