Ilustrasi Pilkada

KMP Manokwari Selektif Soal Ijazah Palsu, Status PNS dan Status Hukum Calon

MANOKWAR, Cahaya Papua.com—– PIMPINAN partai politik anggota Koalisi Merah putih (KMP) di Manokwari menyatakan akan lebih selektif menjaring para calon kepala daerah yang hendak bertarung pada Pilkada Manokwari Desember mendatang.
3 hal yang menurut mereka akan benar-benar dicermati adalah penggunaan ijazah palsu dan status hukum dan status kepegawaian bakal calon.
“Kami tidak mau jadi korban. Itu sebabnya, PAN akan melihat status bakal calon misalnya apakah tidak bermasalah secara hukum, status kepegawaiannya bagaimana juga apakah menggunakan ijazah palsu atau tidak,” sebut Ketua DPD PAN Manokwari, Yusak Iryo.
Hal senada disampaikan Ketua DPD Golkar Manokwari, Dedy S. May dan Ketua DPC Partai Demokrat, Hengy Awom.
“Kami memang memprioritaskan kader. Tapi bukan itu saja pertimbangannya, ada survey dan lainnya. Soal status kepegawaian, kami tidak akan mengeluarkan rekomendasi jika PNS tidak mengundurkan diri,” kata Frengky Awom.
Golkar sendiri baru mulai membuka pendaftaran pada Jumat pekan ini. Pendaftaran untuk calon kepala daerah di Tiga Kabupaten diantaranya Manokwari, Manokwari Selatan dan Pegunungan Arfak akan dipusatkan di kantor DPD Golkar Manokwari, Jalan Percetakan Negara, Sanggeng-Manokwari.
Selain pertimbangan itu, koalisi juga menyatakan pada prinsipnya hasil survey terhadap elektabilitas bakal calon ikut menentukan arah dukungan. Sejauh ini, sudah ada 11bakal calon yang mendaftar di Gerindra dan 7 di Demokrat.
Meski masing-masing partai ini melakukan penjaringan, namun berdasar semangat yang didengungkan pimpinan partai Golkar, PAN, Demokrat dan Gerindra pada pertemuan Selasa (9/6) malam lalu, 4 partai ini memiliki hasrat untuk bekoalisi pada Pilkada Manokwari. | TOYIBAN
EDITOR : PATRIX B. TANDIRERUNG