Pelaksanaan HUT KNPI ke 43 di DPD KNPI Papua Barat. Mantan Ketua DPD KNPI Papua Barat Hermus Indou menepis kabar dualisme KNPI Papua Barat pasca Musda ketiga di Kabupaten Sorong baru-baru ini.

KNPI Papua Barat Hanya Akui Kepemimpinan Fahd

MANOKWARI, CAHAYAPAPUA.com-Ketua Umum Dewan Pimpinan Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPD KNPI) Papua Barat, Amus Yanto Ijie menegaskan bahwa pihaknya hanya mengakui DPP KNPI kepemimpinan Fahd El Faous A Rafiq.

Demikian halnya terhadap kepemimpinan KNPI di Papua Barat yang kini ia pimpin bersama Ardiles Kareni sebagai sekretaris. Sikap ini, kata Yanto, merupakan bentuk kepatuhan dan ketaatan DPD KNPI Papua Barat terhadap konstitusi organisasi KNPI.

Pernyataan ini disampaikan Yanto, dalam siaran pers, Rabu (14/9) menyikapi adanya polemik mengenai dua kubu kepemimpinan dalam induk organisasi kepemudaan ini ditingkat pusat yang kemudian menjalar hingga ke daerah.

“Terpilihnya saudara Fahd Al Faous A Rafiq sah dan konstusional sesuai kongres luar biasa Juni 2015 lalu. Kongres juga dihadiri oleh utusan pemerintah RI,” sebutnya.

Adapun status kepengurusan DPD KNPI Papua Barat juga sah secara organisatoris karena didasarkan atas hasil Musda yang digelar Juli 2016 lalu di Sorong. Musda ini dihadiri 50 OKP dan 13 DPD KNPI kabupaten/kota se-Papua Barat. 5 September lalu DPD KNPI Papua Barat yang dipimpin oleh Yanto telah dikukuhkan dalam prosesi pelantikan yang dihadiri DPP KNPI dan pemerintah provinsi Papua Barat.

Ihwal terjadinya konflik dalam tubuh KNPI dimulai dari tidak diakomodirnya mantan ketua umum DPP KNPI Taufan Eko Nugroho Rotorasiko sebagai Ketua Majelis Pemuda /Pengawas Organisasi dalam Dewan Pimpinan Pusat yang dipimpin Muhammad Rifai Darus sebagaimana diatur dalam AD/ART KNPI. Itu sebabnya digelarlah Kongres luar biasa atas permintaan setengah lebih dari seluruh OKP dan DPD KNPI provinsi sesuai anggaran dasar KNPI Bab II dan VIII pasal 15, 16 dan 17 serta anggaran rumah tangga KNPI bab II pasal 5 dan 6. Kongres luar biasa digelar Juni 2015 dengan salah satu keputusan yakni memberhentikan Rifai Darus sebagai ketua Umum dan memilih Fahd secara aklamasi sebagai mandataris/ketua umum DPP KNPI. KLB dihadiri 112 dari 152 OKP serta 24 dari 34 DPD KNPI tingkat provinsi.

Selain itu, Yanto memamaparkan bahwa forum Rakernas KNPI yang digelar pasca KLB juga dihadiri oleh presiden yang diwakilkan kepada Menkopolhukan Luhut Binsar Panjaitan. Hadir juga Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Hukum dan HAM, Deputi Menpora, Dirjen Kemenristek, Menteri Kominfo, Gubernur Jawa Barat serta 140 OKP tingkat nasional serta 34 DPD KNPI tingkat provinsi.

Selain itu DPP KNPI yang dipimpin okeg Fahd telah mendapat pijakan hukum yakni SK dirjend kesbangpol Kemendagri serta SK kemenhumkam yang menjadi landasan yuridis perubahan struktur badan hukum DPP KNPI.

DPD KNPI sendiri tetap melakukan konsolidasi organisasi meski dihadapkan pada wacana dualisme organisasi. Pasca dilantik, DPD KNPI Papua Barat memfokuskan kegiatannya pada dua agenda penting yakni orientasi fungsionaris serta penyusunan Rencana strategis dan rencana kerja yang akan melandasi gerak organisasi ini.

Selain itu rapat pleno diperluas serta menfokuskan perhatian pada konsolidasi organisasi terutama terhadap DPD KNPI kabupaten/kota. (IBN/MAR)

Tinggalkan Balasan