Komite IV DPD RI sosialisasi UU 25/1992 tentang koperasi

MANOKWARI, Cahayapapua.com— Komite IV DPD RI melakukan kunjungan kerja di Provinsi Papua Barat. Hadir bersama sembilan orang perwakilan komite IV, Chaidir Jafar yang notabene adalah anggota DPD RI perwakilan Papua Barat.

Kedatangan rombongan Komite IV di Provinsi Papua Barat dalam rangka sosialisasi UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Hal itu berkaitan pula dengan pemberdayaan desa melalui badan usaha milik desa atau BUMdes berbentuk koperasi.

Sosialisasi yang di kemas dalam Fokus Group Diskusi atau FGD ini menghadirkan narasumber dari Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Papua Barat dan kalangan akademisi dari Unipa.

Ketua Komite IV DPD RI, Dr. Ajiep Padindang saat ditemui wartawan usai kegiatan FGD, Senin (2/10) di Swissbel Hotel, mengapresiasi kegiatan FGD. Mencermati berbagai hal dalam FGD, Ajiep menilai perlunya pendirian koperasi di Papua Barat.

“Ekonomi kerakyatan harus didorong melalui koperasi yang bertumbuh. Ini sejalan dengan UU kekhususan Papua Barat dalam amanah Dana Otsus untuk menggerakan ekonomi kerakyatan,” ujarnya.

Terkait keterbatasan sumberdaya manusia atau SDM koperasi, kata Ajieb, solusina melalui pelatihan atau pendampingan koperasi yang bisa menjembatani hubungan dengan BUMdes.“Berkaca pada beberapa daerah yang BUMdes-nya stagnan, karena masalah modal. Soal itu kami akan tindaklanjuti dengan mediasi bersama Menteri Koperasi,” ucapnya.

Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Papua Barat, Stevanus Selang mengapreasi sosialisasi UU Koperasi yang disinergikan dengan BUMdes oleh DPD RI.

Hanya saja, jelas dia, khusus di Provinsi Papua Barat belum semua daerah memiliki koperasi. Bagi yang sudah ada, pihaknya akan mendorong agar bisa sinergi antara kelompok koperasi dengan BUMdes. “Harapan kami kelompok koperasi dan BUMdes bisa berjalan tanpa ada tumpang tindih. Artinya BUMdes bisa berjalan begitu pula koperasinya,” ujarnya.

Disebutkan jika koperasi di Papua Barat berjumlah seribu lebih, namun 400 lebih koperasi yang telah dibekukan oleh kementerian terkait. “Itu bisa diaktifkan kembali jika ada permintaan dari daerah bahwa koperasi dimaksud kembali aktif.

Penonaktifan dilakukan agar benar – benar terpantau koperasi yang betu aktif, karena apa gunanya kita laporkan terus, padahal koperasinya sudah tidak aktif,” ucapnya.

Mengenai pertumbuhan koperasi di Papua Barat, lanjut Selang, bisa diamati dari beberapa indikator, mulai dari segi pertumbuhan keanggotaan, perkembangan omset usaha dan keuntungan.

“Dan yang paling penting, koperasi diharapkan mampu meningkatkan taraf ekonomi masyarakat. Kita di sini (Papua Barat) kebanyakan koperasi hanya sebatas konsumen sementara koperasi produksi masih terbatas. Kendalanya lebih kepada bahan baku dan masalah pemasaran,” tuntasnya. (mar)

Leave a Reply

%d bloggers like this: