Truk Pabrik Semen Maruni terlihat sedang menunggu giliran untuk mengangkut bahan baku material semen di Pabrik Semen Maruni yang dikelola PT SDIC Papua Cement Indonesia (SPCI) di Maruni, Manokwari, Senin, 25 Mei 2015. Baru-baru ini pihak SPCI mengklaim aktifitas perusahaan terganggu menyusul deportasi puluhan TKA Ilegal yang bekerja di pabrik tersebut. | CAHAYAPAPUA.com / DUMA SANDA

Kontraktor Pabrik Semen Manokwari Urus Ijin TKA Setelah Ketahuan Bobroknya

MANOKWARI,CAHAYAPAPUA.com—- Agar pekerjanya tak dideportasi atau dipulangkan ke negaranya, 3 sub kontraktor proyek pembangunan pabrik semen di Maruni, Manokwari, akhirnya mengajukan permohonan penggunaan tenaga kerja asing kepada pemerintah.

Mereka baru mendaftarkan karyawannya setelah ketahuan bahwa ratusan tenaga kerja asing asal Tiongkok yang mereka pekerjakan itu berstatus ilegal lantaran tak memiliki dokumen yang sah untuk bekerja di Indonesia.

Kasus ini diungkap oleh aparat dalam sebuah operasi yang digelar otoritas imigrasi, polisi dan dinas tenaga kerja Papua Barat awal bulan lalu.

“Tiga sub kontraktor telah mengajukan permohonan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) ke Menakertrans,” sebut Kepala Seksi Pengawasan dan Penindakan Imigrasi Manokwari, Anthon Purnomo Hadi, Kamis (28/5/2015).

Mereka yang didaftarkan sebanyak 298 orang– dari 398 orang TKA yang ditemukan tidak memiliki ijin kerja maupun Keterangan Ijin Tinggal Sementara (KITAS).

CRCC 19, salah satu sub kontraktor yang menangani proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU), telah mengajukan permohonan RPTKA untuk 128 orang karyawannya.

Dari 128 TKA yang mengajukan RPTKA tersebut, 30 orang di antaranya telah mengantongi ijin kerja dan sudah membayar pajak kepada negara masing-masing sebesar 1.200 U$D. “98 orang lainnya masih dalam proses pengajuan,” katanya.

Mengacu pada aturan Menakertrans, Anthon menjelaskan, setiap perusahan yang mengajukan permohonan RPTKA maksimal hanya bisa mendaftarkan 49 orang.

“Sisanya menyusul setelah selesai mengurus 49 orang pertama. Jadi perusahan tidak bisa secara langsung mengajukan permohonan RPTKA bagi seluruh karyawannya,” ujarnya.

MCC 17, sub kontraktor yang menangani pembangunan pabrik, sudah mengajukan hal yang sama kepada pihak Imigrasi Manokwari untuk 138 karyawannya. Menurut Anthon permohonan itu segera disampaikan kepada kantor wilayah dan dilanjutkan ke Menakertrans di Jakarta.

Adapun pekerja pada proyek pembangunan pelabuhan, sejauh ini ada 46 orang yang telah menunjukan bukti pendaftaran RPTKA dari Menakertrans. Jadi total yang mengajukan permohonan RPTKA sebanyak 268 orang.

Mempercepat proses pengurusan RPTKA itu, pihak Imigrasi memberi rentang waktu 1 bulan kepada para TKA tersebut. “Jika dalam waktu itu mereka belum mengurusnya, maka kami akan deportasi,” tegasnya.

Otoritas imigrasi Manokwari telah mendeportasi 55 Tenaga Kerja Asing asal Tiongkok. Rencananya, dalam minggu ini mereka kembali mendeportasi 8 orang. Dengan demikian, total TKA yang dipulangkan bertambah menjadi 63 orang.

Meski tersandung kasus penggunaan tenaga kerja ilegal dan menghadapi tekanan publik karena dinilai tidak berpihak pada tenaga kerja lokal, di lapangan proyek ini terus berlangsung.

Kamis siang, para pekerja yang menggunakan seragam abu-abu dan helm, tampak sibuk di lokasi proyek. Sejumlah alat berat terlihat dioperasikan pada sebuah bukit kapur yang sedang dikeruk. “Mereka ambil bahan,” singkat seorang pekerja di depan pos keamanan.

Sementara itu Plt.Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Manokwari, N.H Nussy enggan berkomentar banyak soal masalah ini. Meski begitu ia menyatakan, akan melaporkan kasus ini ke bupati. “Saya belum bisa komentar banyak karena kita belum melapor ke bupati. Dalam waktu satu-dua hari ini, kami ke lokasi,” ucapnya. | ABDUL WAHAB AREY

2 comments

  1. Baru bca berita ini… terima kasih.
    Ralat saja: N.H. Nussy adalah Plt Kepala Dinas Tenaga kerja dan transmigrasi Kab. Manokwari. Bukan Provinsi Papua Barat.

    Kenapa beliau tidak komentar dan alasan akan laporkan kepada Bupati Mkw..? konon kabarnya beliau menerima dana ratusan juta dari perusahaan tersebut untuk melegalkan TKA. Orang seperti ini diturunkan dari jabatnnya saja. TK lokal cukup banyak yang tidak bisa bekerja dengan pengangguran yg cukup tinggi di Mkw. Kasihan sekali. Salam hormat.

  2. Ratusan??? Ada apa dengan Imigrasi? Perusahaan yg baik, jika mengurus KITAS atau izin kerja di Indonesia terkenal sangat repot dan sulit. Prosesnya bisa bertele-tele dan lama. Ujung-ujungnya, ya begitu, tau sendirilah.

Tinggalkan Balasan