Ilustrasi korupsi. | Ist

Kontraktor Terancam 5 Tahun Penjara, Eks Kadis Pendidikan PB 18 Bulan

MANOKWARI, CAHAYAPAPUA.com—- Jaksa Penuntut Umum (JPU) Jusak Ayom, SH didampingi Irna Indira, SH dan Lan Woretma, SH menuntut Terdakwa Keba Lumbu Lamba, BA (Dirut CV. Alinda Jaya) dengan hukuman 5 tahun penjara dan denda Rp. 50 juta subsider  6 bulan kurungan.

Terdakwa Keba juga dituntut membayar uang pengganti atas penyelewengan dana korupsi pengadaan buku di Kampus Unipa senilai Rp. 515.027.273,-. Selanjutnya, jika terdakwa tidak mampu membayar denda, maka akan dipenjara selama 2 tahun.

Tuntutan JPU dibacakan dalam lanjutan sidang yang digelar di Pengadilan Tipikor Papua Barat, Selasa (3/2/2015) dan dipimpin Ketua Majelis Hakim, Maryono, SH. Hadir pula Penasehat Hukum terdakwa, Piter Walikin, SH dan Demianus Waney, SH.

Sementara itu, JPU juga membacakan tuntutan terdakwa Yunus Boari, Mantan Kepala Dinas Pendidikan Papua Barat, dengan hukuman 18 bulan penjara, disertai denda Rp. 50 juta subsider kurungan 6 bulan.  Khusus terdakwa Simson Manupapami (Ketua pelelangan), dituntut 34 bulan penjara, disertai denda Rp. 50 juta, subsider kurungan 4 bulan.

Kepada wartawan, JPU menjelaskan, ketiga terdakwa terbukti secara sah melanggar Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor  31 Tahun 1999, Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Usai mendengarkan pembacaan tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU), Majelis Hakim kemudian menanyakan kepada penasehat hukum para terdakwa apakah mau mengajukan pledoi atau tidak?. Dalam kesempatan itu, para penasehat hukum terdakwa meminta waktu 1 (satu) pekan untuk mengajukan Pledoi atas tuntutan terdakwa.

Setelah mendengarkan jawaban penasehat hukum terdakwa, Ketua Majelis hakim memutuskan menunda sidang pekan depan dengan agenda pembacaan Pledoi dari penasehat hukum para terdakwa atas tuntutan JPU.

Dalam kutipan sidang pekan lalu, terdakwa Yunus Boari, membantah jika telah menandatangani dokumen pekerjaan proyek pengadaan buku. Ia bahkan membantah jika tandatangan yang tertera di Surat Perintah Kerja (SPK) dipalsukan saat dirinya sedang dinas luar. |TAKDIR

Tinggalkan Balasan