Peserta soalisasi Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) di Gedung Wanita Kabupaten Sorsel, Kamis (5/11/2015). |Foto : Nasir|Cahaya Papua

KPHP Model Sorsel Sosialisasi Pengelolaan KPH Tingkat Tapak

TEMINABUAN, CAHAYAPAPUA.com-– Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Model Sorong Selatan (Sorsel) mengadakan sosialisasi rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) di tingkat tapak.

Kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan di Gedung Wanita Kabupaten Sorsel dibuka secara resmi oleh Bupati Sorsel yang diwakili Kepala Dinas Kehutanan, Agustinus Wamafma, Kamis (5/11/2015).

Peserta sosialisasi berjumlah 60 orang terdiri dari BAPPEDA Kabupaten Sorsel, dinas kehutanan, dinas lingkungan hidup, aparat pemerintah kampung dan perwakilan masyarakat di wilayah KPHP Sorsel, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda dan staf KPHP Sorsel.

Turut hadir dalam sosialisasi ini, Kepala Perum Perhutani Cabang Sorsel, Ronald Suitela, Kasat Reskrim Polres Sorsel, IPTU Walman Simalango, SH dan Kepala Distrik Konda, Isaak Meres.

Kegiatan yang digelar selama satu hari ini menghadirkan narasumber Kepala BPKH Wilayah XVII Manokwari, Oom Suparmo yang membawa materi tentang Pengembangan KPH dan Pengelolaan Wilayah Tertentu dan Kepala BPPHP Wilayah XVIII Manokwari, Marthen Mayor, dengan materi Pola Kerjasama dan Kemitraan pada KPHP.

Di temui di sela-sela kegiatan tersebut Kepala BPKH Wilayah XVII Manokwari, Oom Suparmo mengatakan kehadiran KPHP di suatu daerah tidak akan terjadi tumpang tindih terkait tugas dan fungsinya dengan dinas kehutanan.

Karena administrator dan perijinan menurut Suparmo, tetap ada di dishut tingkat provinsi dan kabupaten, sedangkan KPH sebagai pengelola yang melaksanakan kegiatan tekhnis di lapangan.

Sementara Kepala BPPHP Wilayah XVIII Manokwari, Marthen Mayor menambahkan untuk perederan hasil hutan kayu yang dimanfaatkan oleh masyarakat atau perorangan sudah ada aturan yang mengaturnya.

Dijelaskan dalam Permen Nomor 46 tahun 2009, aturannya kayu 20-50 kubik ditetapkan tidak diperjualbelikan tetapi dimanfaatkan oleh masyarakat itu sendiri.

“Namun kelihatannya hal ini yang belum dipahami dengan baik. Karena kadang lintas sektoral sering jadikan ini sebagai objek untuk dipersangkakan. Karena itu tata usahanya masih perlu penanganan dan evaluasi di dishut kabupaten dengan merujuk pada Peraturan Menteri yang ada,” ujarnya.

Demikian dengan peredaran atau data hasil hutan, sambungnya, semua akan diatur langsung oleh KPHP, karena kelembagaannya jelas dan diatur oleh pemerintah daerah. Termasuk kemitraan baik oleh ijin usaha maupun perorangan masyarakat semuanya diatur oleh KPHP sehingga untuk proteksi hukumnya berada di bawah KPHP, sehingga pemanfaatannya lebih terjamin.|NASIR|BUSTAM