Ilustrasi

KPK nilai kepercayaan publik terhadap Pemprov PB masih bagus

MANOKWARI, Cahayapapua.com— Integritas pemerintah Papua Barat dalam melaksanakan pelayanan publik mendapat nilai 69, 82 dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Sekretaris Daerah Papua Barat Nathaniel Mandacan, melalui siaran pers yang diterima Cahaya Papua, Kamis (24/8/2017), mengatakan KPK telah melakukan pemetaan dan penilaian atas indeks integritas pemerintahan Provinsi Papua Barat.

Menurutnya, sesuai penilaian dari lembaga anti korupsi tersebut kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah Papua Barat dinilai cukup bagus.

“Indeks integritas pemerintahan Provinsi Papua Barat yang diberikan KPK terdiri dari penilaian integritas internal yang diberi nilai 79,61, dan penilaian integritas eksternal atau publik dengan nilai 60,04.

Ia berharap seluruh Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tidak puas atas penilaian tersebut. Kualitas kinerja ditingkatkan agar target pembangunan daerah tercapai.

Menurut dia, pelayanan publik harus ditingkatkan sehingga mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Disisi lain pengawasan internal harus terus berjalan untuk mencegah pelanggaran.

Gubernur, bupati dan walikota di Papua Barat telah menandatangani kesepakatan bersama KPK. Hal itu dilakukan untuk memperkuat pengawasan yang dilaksanakan Inspektorat.

“Kita pun membutuhkan personil yang mampu melaksanakan tugas pengawasan secara maksimal. Inspektorat harus diperkuat agar bekerja maksimal,” sebutnya lagi.

Nataniel berpandangan, pada tahun 2019 mendatang kapabilitas APIP dan Maturitas SPIP masing-masing harus level 3.

‘’Ini sejalan dengan program bapak presiden. Dengan peningkatan kapasitas APIP dan SPIP, kinerja AIPI dapat dipertanggungjawabkan dari kualitas pelayanan ,’’ katanya lagi. (ibn)

 

Tinggalkan Balasan