Filep Wamafma

KPU Enggan Memaksa Gelar Pilkada di Papua Barat

MANOKWARI, CAHAYAPAPUA.com– Komisi Pemilihan Umum (KPU) provinsi dan kabupaten/kota se- Papua Barat enggan bersikap gegabah atau  memaksa diri menjalankan tahapan Pilkada yang rencananya digelar tahun depan pada sejumlah daerah di provinsi ini.

Alasannya, kata Komisioner KPU Papua Barat, Filep Wamafma, karena  sejauh ini belum ada keputusan Mahkamah Konstitusi atas gugatan judicial review terhadap UU Undang-undang Pilkada yang disahkan DPR RI beberapa waktu lalu.

Seperti diketahui, UU tersebut digugat oleh sejumlah elemen masyarakat yang mendukung Pilkada langsung sebagai respon atas UU Pilkada yang menetapkan pemilihan kepala daerah dilakukan lewat DPRD.

Sikap menahan diri itu turut didasarkan atas pertimbangan hukum. Bahwa, jika tahapan dilakukan,  sementara belum ada putusan MK serta Peraturan pemerintah pengganti Undang-undang atas UU yang disahkan oleh DPR itu, maka tahapan Pilkada memiliki potensi melanggar hukum.

“Pada dasarnya KPU siap melaksanakan tahapan itu. Tapi bagaimana kalau kami jalankan lantas dinilai melanggar? Itu berarti KPU harus menanggung konsekuensi hukum. Misalnya saja, kami menjalani proses pidana soal pertanggungjawaban anggaran yang dipakai,” jelas Filep, Rabu (22/10) kepada CAHAYAPAPUA.com di Jalan Trikora, Wosi, Manokwari.

KPU RI sejak kemarin menggelar pertemuan yang dihadiri KPU provinsi dan kabupaten/kota se-Indonesia di Batam. Pertemuan ini adalah forum untuk mengevaluasi pelaksanaan pemilu legislatif dan Pilpres 2014. Filep berharap, pertemuan itu menghasilkan petunjuk teknis KPU RI terkait penyelenggaraan Pilkada.

Mengenai adanya KPU daerah yang sudah mengajukan rancangan anggaran Pilkada kepada Pemda, Filep mengatakan, rancangan tersebut pada dasarnya bisa dibahas oleh DPRD sambil menunggu petunjuk teknis dari KPU RI soal mekanisme Pilkada. |TOYIBAN

Editor: Patrix B. Tandirerung

Tinggalkan Balasan