KPU Foto: Ist

KPU Ingatkan PNS Tak Boleh Bertarung di Pilkada

MANOKWARI, CAHAYAPAPUA.com- Komisi Pemilihan Umum Provinsi (KPU) Papua Barat mengingatkan pegawai negeri sipil serta anggota TNI dan Polri yang hendak mencalonkan diri sebagai kepala daerah pada sejumlah daerah di provinsi ini agar mengundurkan diri terlebih dahulu sebagai PNS.

Meski sejauh ini wacana soal siapa yang akan muncul sebagai calon di tiap daerah belum benar-benar mengerucut, namun sejumlah figur yang disebut-sebut dalam perbincangan publik memang masih berstatus sebagai PNS. Kemungkinan itu juga semakin banyak sebab pada  2015 mendatang, 9 daerah di Papua Barat akan melaksanakan Pilkada.

Penegasan agar para PNS yang berminat mencalonkan diri itu mengundurkan diri disampaikan Komisioner KPU Papua Barat, Filep Wamafma, Rabu (22/10) di Manokwari.

Ia mengatakan setiap warga negara memiliki hak mencalonkan diri baik sebagai presiden, Gubernur, bupati maupun walikota. Termasuk mereka yang Pegawai Negeri Sipil, anggota TNI mapun Polri.

Namun demikian, secara normatif,  ada syarat –syarat pencalonan yang harus dipenuhi. “Diantaranya, bagi PNS TNI dan Polri. Mereka harus mengundurkan diri dari statusnya sebagai PNS,” katanya kepada CAHAYAPAPUA.com di Jalan Trikora Wosi, Manokwari

Aturan tersebut tertuang dalam undang-undang 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah serta undang pemerintah daerah yang baru disahkan beberapa waktu silam oleh DPR-RI. Calon yang berstatus PNS, Anggota TNI maupun Polri saat mendaftar memang wajib menyertakan surat pernyataan pengunduran diri.  SK pemberhentian itu diserahkan sebelum KPU menetapkan daftar calon tetap para kandidat.

” Adapun proses pengajuan hingga penerbitan SK pemberhentian itu wilayah birokrasi pemerintahan,” katanya lagi. |TOYIBAN

Editor: Patrix B. Tandirerung