Amus Atkana

KPU : Mahalnya Biaya Tak Terduga Pilkada Perlu Diperhitungkan

MANOKWARI, Cahayapapua.com–– Ketua KPU Provinsi Papua Barat, Amus Atkana mengatakan, penyusunan anggaran pilkada belum memperhitungkan pos biaya tak terduga.

Menurut dia, kondisi tak terduga justru harus dibiaya dengan anggaran yang nilainya sangat mahal alias besar. Ia mencontohkan, pelaksanaan pilkada di Kabupaten Teluk Bintuni.

“Pelaksanaan pilkada di Teluk Bintuni perlu menjadi pertimbangan dalam hal penyusunan anggaran (pilkada). Kita menyusun anggaran, kita tidak memperhitungkan biaya tak terduga seperti,” kata Amus belum lama ini.

Dia mengatakan, dibutuhkan anggaran sebesar Rp.8 miliar untuk pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU) di TPS 1 Kampung Moyeba, Distrik Moskona Utara, Kabupaten Teluk Bintuni.

“Tingkat kerumitan seperti di Bintuni yang menelan anggaran 8 miliar rupiah justru tidak tercover di dalam anggara pilkada,” ujarnya.

Menurut Amus, penyusunan anggaran pilkada semakin pelik akibat adanya pemerataan standara biaya yang dilakukan oleh pemerintah pusat.

“Bahkan, kondisi seperti ini kurang mendapatkan perhatian dari pemerintah pusat dalam hal perimbangan keuangan. Karena sering disamaratakan,” aku Amus.

Amus mengemukakan, di Papua Barat adalah masalah transportasi yang merupakan salah satu sisi pelaksanaan pilkada yang menelan biaya besar.

“Pelaksanaan pilkada di Kabupaten Teluk Bintuni, Kaimana, dan Fak-fak menjadi catatan bagi KPU (provinsi) dalam mengusul anggaran pilkada Papua Barat,” tutur Amus.

Amus menambahkan, jika biaya tak terduga tidak terpakai maka, KPU wajib mengembalikannya ke kas daerah. Sebab anggaran yang diusulkan itu termuat di dalam naskah perjanjian hiban daerah (NPHD).

“Jika ada sisa dari pelaksanaan pilkada maka, kami akan mengembalikan. Di Sorsel, anggaran yang dikembalikan senilai Rp.7 miliar,” pungkasnya. (ALF)

Tinggalkan Balasan