pilkada-serentak-2015.

KPU Manokwari Diminta Tingkatkan Sosialisasi

MANOKWARI, CAHAYAPAPUA.COM— KPU Manokwari dan stakeholder terkait diminta meningkatkan sosialisasi menjelang batas waktu penyerahan surat keputusan pengunduran diri bagi anggota DPRD maupun PNS yang bertarung di Pilkada Manokwari.

“Sosialisasi perlu dilakukan karena bisa saja warga atau pendukung kandidat tertentu tidak tahu soal aturan surat keputusan pengunduran diri sesuai PKPU 12 tahun 2015,” kata Pengurus Partai Demokrat Papua Barat Divisi Hubungan Antar Lembaga dan LSM, Sirajudin, di Manokwari, kemarin.

Ia juga memberi tekanan kepada penyelenggara Pemilu soal kepastian moral pada kandidat bupati maupun wakil bupati berlatar belakang anggota DPRD dan PNS.

Kepastian tersebut ialah apakah kampanye tertutup yang dilakukan para kandidat tidak sia-sia jika ternyata akhirnya mereka tidak mengantongi keputusan pengunduran diri.

“Efektifitas dan efisiensi anggaran APBN atau APBD harusnya dipikirkan, karena meski belum ada surat keputusan, para calon (ternyata) sudah dinyatakan lolos dan mengikuti kampanya,” imbuhnya.

Secara terpisah Komisioner KPU Manokwari Divisi Hukum Aplena Rumaekeuw menyatakan, KPU Manokwari telah mengingatkan kandidat dan tim sukses soal pentingnya kandidat berlatar belakang anggota DPRD maupun PNS untuk mengantongi SK pengunduran diri.

Aplena mengatakan, surat tersebut sesuai jadwal harus sudah diserahkan ke KPU pada 23 Oktober bulan ini, jika tidak, pasangan bersangkutan akan didiskualifikasi.

“Untuk itu kami kembali mengingatkan para kandidat berlatar belakang anggota DPRD maupun PNS untuk lebih serius menindaklanjuti proses yang ada, karena itu tidak bisa dianggap main-main,” kata Aplena kemarin malam.

KPU, lanjut Aplena, juga telah menyampaikan secara lisan maupun tertulis perihal tersebut kepada lembaga terkait, seperti Badan Kepegawaian Daerah, Sekretariat Dewan maupun DPRD.

Dalam pekan ini KPU (juga) akan menggelar sosialisasi ke sejumlah pemilih di distrik Manokwari Barat, Manokwari Selatan, Prafi dan Masni soal aturan tersebut. Distrik-distrik ini dipilih karena memiliki jumlah pemilih yang cukup besar.

Sementara soal lolosnya para calon berlatar belakang anggota DPRD maupun PNS sebelum mengantongi surat keputusan pengunduran diri dari jabatan mereka, Aplena menjelaskan, hal itu sebenarnya telah diatur dalam PKPU nomor 9.

Dalam PKPU tersebut, KPU mewajibkan calon yang berlatar belakang anggota DPRD maupun PNS untuk menyerahkan surat keputusan pengunduran diri saat mendaftar. Namun belakangkan KPU menggeluarkan PKPU nomor 12 yang merevisi aturan tersebut.

“Dalam PKPU terbaru itu KPU memberikan waktu 60 hari kepada pasangan calon berlatar belakang anggota DPRD dan PNS untuk menyerahkan surat keputusan pengunduran diri sejak dinyatakan lolos.

PKPU tersebut dikeluarkan dengan pertimbangan karena waktu mengurus surat tersebut cukup lama dan melalui proses yang panjang,” Aplena menjelaskan.

Pilkada Manokwari diikuti empat pasangan calon, masing-masing Paulus Demas Mandacan – Edy Budoyo, Bernard F Boneftar – Andarias Wam, Seprianus Adolf Rumfabe – Salome Christina Saway dan Bastian Salabai – Yusak Kambuaya. |DUMA SANDA