Ketua KPU Kabupaten Pegunungan Arfak Yan Maurids Ayomi (tengah) bersama komisioner KPU Pegaf.

KPU Pegaf beri tanda terima kepada 14 parpol

MANOKWARI, Cahayapapua.com— Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pegunungan Arfak baru memulai penelitian berkas setelah memberikan tanda terima kepada 14 partai politik yang memasukan berkas untuk dicocokan sesuai Sistem Informasi Partai Politik (Sipol). 

Ketua KPU Kabupaten Pegunungan Arfak Yan Maurids Ayomi di kantor perwakilan KPU Pegaf di Fanindi, Senin (23/10), mengatakan, pihaknya baru melakukan sosialisasi pada awal Oktober yang hanya diikuti 9 partai politik di Pegunungan Arfak.

“Setelah sosialisasi kemudian kami lanjutkan dengan rapat saat itu juga, kemudian mengacu pada PKPU Nomor 11 dan PKPU Nomor 7 Tahun 2017 kita membuka proses pemberkasan,” kata Yan Maurids Ayomi.

Dijelaskan, alasan KPU Pegunungan Arfak membuka proses verifikasi berkas di Manokwari  karena di daerahnya terkendala masalah jaringan internet untuk mengakses Sipol antara KPU pusat dan daerah.

Mantan Ketua KPU Manokwari ini menuturkan beberapa partai di Pegunungan Arfak tidak memenuhi verifikasi berkas seperti Partai Hanura yang hanya memasukan SK pengurus tanpa melampirkan data KTP dan KTA Anggota dan Demokrat yang belum melampirkan KTA dan KTP pengurus.

Sementara Komisioner KPU Pegunungan Arfak Elena Hommer mengatakan, 14 partai politik yang diberikan tanda tetima oleh KPU itu yakni Partai PAN,  Golkar, PSI, PNI, Nasdem Partai Berkarya, PBB, Gerindra, PKS, PDIP, Partai Demokrat,  PPP dan PPI serta Partai Hanura.

“Kami memberikan cacatan kepada Partai Hanura tentang berkasnya belum lengkap, sementara Partai Demokrat belum memiliki kelengkapan KTA dan KTP,” kata Elena Hommer.

Sementara itu di Pegunungan Arfak dualisme partai politik di pusat juga merambet hingga ke daerah. Hal itu diakui Ketua KPU Ayomi dimana saat membuka pendaftaran terdapat kepengurusan PKPI yang masing-masing membawa berkas ke KPU.

“Kita melihat masalah ini cukup rumit sehingga setelah kita melakukan pertemuan dengan KPU provinsi diputuskan dualisme di daerah agar segera diselesaikan dulu,  tapi hingga saat ini kedua bela pihak belum kembali menyerahkan berkas,” kata Ayomi. (mar)

Tinggalkan Balasan