pilkada-serentak-2015.

KPU Provinsi Nyatakan Kesulitan Supervisi Pilkada Kaimana

MANOKWARI, CAHAYAPAPUA.com-– Ketua KPU Provinsi Papua Barat Amus Atkana mengatakan, sebagai penangungjawab tingkat provinsi, KPU sudah melakukan tugas supervisi terhadap pelaksanaan pilkada di Kabupaten Kaimana.

Meski telah turun ke daerah namun situasi dan kondisi yang cukup mencekam sehingga KPU tidak dapat memaksimalkan tugas supervisi itu.

“Divisi hukum sudah turun ke bawah (Kaimana), tetapi mereka dihadang. Bahkan, ketika melakukan pencermatan di kantor KPU didemo hingga dihadang saat akan berangkat dari bandara,” kata Amus Atkana, Senin (5/10/2015).

Hal itu dikemukakan Amus terkait belum dilaksanakannya keputusan Panwaslu Kabupaten Kaimana nomor 01/PS/PWSL. KMN. 34.03/VIII/2015 tanggal 07 September 2015.

Keputusan ini meminta KPU meloloskan pasangan Manis dalam Pilkada Kaimana. Undang-Undang mengamanatkan KPU Provinsi melakukan supervisi bagi KPU setingkat dibawahnya.

“Prinsipnya, KPU (provinsi) hadir bukan untuk mengintervensi hal yang terjadi di KPU Kaimana. Kami hadir untuk melakukan supervisi yang hasilnya dilaporkan kepada KPU RI,” ungkapnya.

Amos mengungkapkan, perlakuan terhadap perwakilan KPU provinsi di daerah itu sangat disesalkan. Kendati demikian, ujarnya, Pilkada di daerah tersebut harus dilaksanakan.

“Dari sisi pentahapan, saya kecewa terhadap putusan tersebut. Tetapi, sebagai lembaga yang patuh pada aturan maka, kami tetap tunduk pada aturan yang ada. Kami tetap laksanakan,” tutur Amus.

Didalam Undang-Undang Pemilu Nomor 8 Tahun 2015 dan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2015 bahwa, keputusan Panwaslu bersifat final dan mengikat bagi penyelenggara.

Amus berharap, pemerintah daerah, DPRD, aparat kemanan ikut memberikan dukungan dan perhatian. Sebab pelaksanaan pemilu di Kaimana sudah masuk dalam pilkada serentak 2015.

Jika KPU Kaimana memaksakan pelaksanaan pilkada tanpa mengeksekusi keputusan Panwaslu maka pemilu berpotensi cacat hukum.
Belum dilaksanakannya keputusan tersebut juga akan mempengaruhi pelaksanaan tahapan pilkada di daerah tersebut. Seperti pencetakan logistik dan tahapan lainnya.

“KPU segera melakukan langkah-langkah kelembagaan dengan berkoordinasi dan memangil KPU Kabupaten Kaimana. Sehingga, mendapatkan alasan jelas soal belum dilaksanakannya keputusan panwaslu,” ujar Amus lagi.

Amus menambahkan, upaya hukum hanya dapat dilakukan oleh pihak diluar dari KPU yang tidak merasa puas semisal, pasangan kandidat lainnya. Jika ada keputusan hukum tetap, maka KPU akan melaksanakannya.

“Kami tidak lakukan pencopotan komisioner KPU. Kami pengendali provinsi karena kami berhak memanggil, menyelidiki, dan menegur. Jadi, tidak usah terpancing isu-isu yan tidak jelas,” imbuh Amus.|RASYID FATAHUDDIN|BUSTAM