Pilkada Serentak

KPU RI Turun Tangan Atasi Persoalan Kaimana dan Fakfak

MANOKWARI, CAHAYAPAPUA.com-– Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) turut melakukan supervisi terhadap persoalan yang terjadi di Kabupaten Kaimana dan Fakfak Provinsi Papua Barat.

Ketua KPUD Provinsi Papua Barat, Amus Atkana mengatakan, KPU RI juga memberikan petunjuk bagi KPU Kabupaten Kaimana terkait keputusan Panwaslu.

Terkait persoalan itu, pada 16 Oktober lalu, KPU Provinsi telah mendampingi dua komisioner KPU di kabupaten tersebut bertemu KPU RI.

“Pertemuan itu ditegaskan soal pelaksanaan pilkada di dua daerah tersebut. Hasil keputusan dari pertemuan itu, tidak beda jauh dengan hasil supervisi KPU Provinsi. Bahwa, keputusan Panwslu dan tahapan Pilkada di Kabupaten Fakfak harus tetap berjalan,” kata Amus Atkana, Senin (19/10/2015).

Amus menegaskan, bahwa keputusan Panwaslu bersifat final dan mengikat. Keputusan itu harus dilaksanakan.“Persoalan yang ada pada KPU Kabupaten Fak-fak terjadi akibat persoalan internal lembaga menyangkut dualisme kepengurusan khususnya Panwaslu. Di Kaimana keputusan Panwaslu belum dilaksanakan,” ujar Amus.

Dia mengaku, telah meminta ke Bawaslu untuk melakukan fungsi pengendalian kelembagaan, agar persoalan ini tidak berdampak pada peserta pemilu.

Sementara terkait dugaan pelanggaran etik yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Fak-fak, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) pada Sabtu (17/10/2015) telah digelar sidang.

Sidang ini menghadirkan KPU sebagai termohon serta Bawaslu Provinsi Papua Barat dan pengurus DPD Golkar Fakfak versi Agung Laksono sebagai pemohon.

“Hasil sidang akan dibawa ke Jakarta untuk diputuskan. Kita tunggu saja seperti apa hasil keputusan DKPP. DKPP telah menggelar sidang di Mapolda Papua Barat, akhir pekan lalu,” tuturnya.

Data yang dihimpun Cahaya Papua, permasalahan KPU Kabupaten Fakfak ini terdaftar di DKPP dengan perkara nomor 38/DKPP-PKE-IV/2015. Pokok Perkara sidang ini, terkait hasil verifikasi salah satu pasangan bakal calon bupati dan wakil bupati.

Pokok perkara kedua terdaftar dengan perkara nomor 39/DKPP-PKE-IV/2015, yang berkaitan dengan penelitian berkas persyaratan pencalonan secara diam-diam tanpa melibatkan 3 anggota komisioner KPUD lainnya.|RASYID FATAHUDDIN | EDITOR : TOYIBAN