Ilustrasi

KPU Tambrauw Dituding Bohongi Publik

MANOKWARI, Cahayapapua.com— Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tambrauw dituding melakukan pembohongan publik dan kejahatan Pilkada. Tudingan ini dialamatkan ke lembaga penyelenggara tersebut karena dinilai tidak melaksanakan tugas dengan baik.

Kandidat bakal calon bupati Tambrauw, Barnabas Sedik mengatakan, kinerja KPU yang tidak maksimal telah merugikan dirinya bersama kandidat lainnya yang tidak bisa ikut bertarung pada pilkada Kabupaten Tambrauw 2017 mendatang.

“Saya merasa KPU Kabupaten Tambrauw melakukan pembohongan publik dan kejahatan Pilkada. Pendaftaran 21-23 September lalu, KPU menginformasikan calon incumbent telah mengambil partai politik dan menyisahkan hanya satu partai yakni, PAN. Belakangan sejumlah partai politik bermasalah,” kata Sedik ketika memberikan keterangan pers, Kamis (13/10/2016).

Kata dia, proses pendaftaran tahap kedua yang dibuka oleh KPU pada tanggal 3-5 Oktober lalu, merupakan bentuk pembohongan kepada masyarakat Tambrauw. “Maksudnya apa?. Sudah jelas KPU sampaikan pada pendaftaran pertama tanggal 21-23, calon incumbent telah mengambil semua partai? Pendaftaran itu untuk kandidat mana dan partai apa,” ujar dia.

Selain itu, Sedik mengungkapkan, bentuk kejahatan dalam pilkada Tambrauw adalah upaya dugaan sogok yang dilakukan oleh calon incumbent melalui orang suruhannya. Serta upaya monopoli semua partai politik.

“Jauh hari, isu akan beli semua partai politik sudah disebarkan ke masyarakat sehingga ruang bagi anak negeri tidak ada. Saya juga ditawarkan uang dan mobil oleh orang suruhan agar tidak maju. Saya tetap maju karena hak kesulungan saya, ini bagian dari kejahatan Pilkada, bukan bagian dari demokrasi,” ujarnya.

Sedik meminta DKPP, KPU RI, Bawaslu RI, dan pemerintah Provinsi Papua Barat segera menyikapi dinamika politik di Kabupaten Tambrauw. Dan, membatalkan seluruh tahapan Pilkada dan menundanya hingga tahun 2018.

“Kalau saran usul ini tidak didengarkan, maka kami bersama seluruh masyarakat Tambrauw akan memboikot Pilkada. Satu bulan sebelum boikot, kami akan palang seluruh kantor pemerintah karena sejumlah kandidat adalah putra asli Kabupaten Tambrauw,” ujar dia.

Kandidat bakal calon bupati lain, Jhon Warijo mengatakan, upaya menghadirkan calon tunggal dalam Pilkada kabupaten Tambrauw terindikasi diatur secara sistematis. Ini dapat dilihat dari proses pendaftaran awal ditingkat partai politik. “Partai Golkar, Gerindra, PKS, PAN, dan Demokrat. Hanya Nasdem, Hanura, PKB, dan PDI Perjuangan,” ujarnya.

Menurut Warijo, fenome ini sebenarnya telah diketahui oleh penyelenggara. Meski demikian, penyelenggara tidak bersikap. Padahal penyelenggaran bertanggungjawab mulai dari proses pendaftaran hingga pelantikan.

Warijo menegaskan, sebagai anak negeri ia dirugikan dengan cara-cara monopoli partai sehinga tidak memberikan kesempatan bagi kandidat lain. Upaya monopoli dilakukan hingga ke tingkat DPP partai.

”Komunikasi kami dengan DPP parpol menemui jalan buntu karena sudah dibatasi. Tidak ada proses demokrasi, ini akan membuat susah. KPU melakukan pembohongan publik, padahal ada tiga partai yag masih bermasalah tetapi, KPU sudah umumkan hanya ada calon tunggal ,” katanya.

Warijo mengemukakan, jika tahapan Pilkada berjalan sesuai koridor, tidak akan ada calon tunggal di kabupaten Tambrauw. Sebab, ada sejumlah kandidat yang mendaftarkan diri. “Seharusnya tidak boleh ada calon tunggal, ada tiga calon yang juga daftar. Kalau calon tunggal, kita tetap akan lawan terus karena prosesnya tidak benar,” paparnya.

Warijo juga buka-bukaan soal jumlah uang yang diminta dari partai untuk membayar kursi, rata-rata per partai mencapai 350-500 juta. Bahkan di injure time, ada yang minta hingga 1 miliar. “KPU harus proaktif. Kalau Pilkada dipaksakan kita akan terus melawan. Fenomena tunggal itu tidak benar,” tukasnya.

Ketua Forum Peduli Demokrasi Pilkada Tambrauw, Paris Wabia mengatakan, terdapat kejanggalan dalam pelaksanaan tahapan Pilkada Kabupaten Tambrauw.

“Hak politik berdemokrasi masyarakat Tambrauw dikebiri. Harus ada jawaban untuk proses demokrasi di Tambrauw, kami dengan tegas menolak calon tunggal,”katanya.

Paris menegaskan, forum terbentuk bukan untuk kepentingan kandidat tertentu. Tetapi forum hadir untuk menyuarakan pelaksaan pilkada yang sehat di kabupaten Tambrauw.

Tokoh pemuda, Hugo Asrouw mengatakan, hak demokrasi masyarakat Tambrauw telah dicaplok. Pelaksanaan Pilkada tidak memberikan proses dan pendidikan politik yang baik dan benar. “Dari awal proses demokrasi di Kabupaten Tambrauw sudah salah. KPU dan Panwaslu menutup mata atas dinamika yang ada,” ujarnya.

Tokoh masyarakat, Nikodemus Baru mengatakan, putra-putri Tambrauw sudah mampu memimpin daerahnya sendiri. “Tidak benar jika ada yang bilan putra/putri Tambrauw belum mampu. Kami mampu menjadi pemimpin,“ ujarnya. (ALF)

Tinggalkan Balasan