Aksi Solidaritas Masyarakat Nusantara peduli pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah provinsi Papua Barat

KPUPB Didesak Perpanjang Pendaftaran Bakal Calon

MANOKWARI, Cahayapapua.com—- Ratusan warga yang tergabung dalam Solidaritas Masyarakat Nusantara peduli pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah provinsi Papua Barat, menyambangi kantor Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Papua Barat.

Mereka mendesak KPU memperpanjang masa pendaftaran bagi bakal calon gubernur dan wakil gubernur yang akan bertarung pada Pilkada serentak 15 Februari 2017.

Markus Yenu dalam orasinya pada aksi itu mengatakan, masih ada putra-putra terbaik yang memiliki konsep bagus tentang pembangunan Papua Barat. Dengan mengacu undang-undang 21/2001 tentang otonomi khusus bagi Papua dan Papua Barat, ia berharap KPU melakukan pendekatan afirmasi bagi putra-putri Papua yang ingin turut serta pada Pilkada ini.

“Biarkan mereka bersaing, soal menang kalah biarkan masyarakat yang menentukan. Pada 23 September lalu KPU telah tolak mereka. Seharusnya mereka diberi kesempatan,” kata dia.

Semestinya, lanjut Markus, KPU penerapkan peraturan KPU nomor 10/2016 bukan PKPU nomor 6 /2016. Penerapan PKPU tersebut membuat fraksi Otsus di DPR Papua Barat tidak terakomodir dalam Pilkada serentak ini.

Hal senada dikatakan Napoleon Fakdawer dan Rio Suabey pada aksi tersebut. Menurut mereka proses pendaftaran bakal calon di Papua Barat harus  mempertimbangkan kekhususan daerah ini

Pada aksi tersebut, massa menyampaikan lima point pernyataan kepada KPU. Pernyataan yang disampaikan sekretaris Solidaritas Masyarakat Nusantara, Abdullah Pauspaus itu antara lain, meminta preseiden mempertegas Uu 21/2001 terutama menyangkut pemilihan gubernur dan wakil gubernur.

Mendesak KPU memperpanjang masa pendaftaran, KPU mempertimbangkan dukungan ganda dari partai politik, DPP partai mempertegas dukunganya dan mendesak seluruh partai menghentikan praktik jual beli dukungan kepada para bakal calon.

Juru bicara Solidaritas Masyarakat Nusantara Edison Baransano mengatakan, Papua Barat membutuhkan kebijakan atau pendekatan afirmasi dai KPU. Ia mengharap, persoalan ini menjadi perhatian baik KPU, Bawalu maupun presiden Joko Widodo.

Menurutnya, KPU dan Bawaslu pun harus mengecek kembali dukungan partai politik yang sudah diserahkan kepada bakal calom. Hal ini penting agar tidak memicu konflik.

Ketua KPU Papua Barat Amus Atkana mengatakan, Papua Barat sudah mendapatkan perlakukan khusus yang dibuktikan melalui penerapan prosentasi 15 persen jumlah kursi DPR dalam perhitungan jumlah dukungan bakal calon.

Menurutnya, yang menjadi persoalan saat ini, Papua Barat belum memiliki perdasi dan perdasus tentang pilkada ini.

“KPu bukan pihak yang merumuskan peraturan, kami hanya mengguna produk hukum yang disiapkan pihak-pihak yang memiliki kewenangan seperti, pemerintah daerah DPR dan MRP,” katanya.

Dia menegaskan bahwan, pihaknya tidak boleh melaksanakan sesuatu diluar aturan. Ia pun mendukung persoalan ini disampaikan ke presiden.

Dalam menyelenggarakan pilkada ini, pihaknya akan terus melanjutkan tahapan, kecuali jika ada rekomendasi yang disampaikan Bawaslu.

Ia menyarankan warga menyampaikan laporan ke Bawaslu, jika melihat penyimpangan seperti praktik money politik maupun penyimpangan lainya.(IBN)

Tinggalkan Balasan