Bupati Manokwari Bastian Salabai menyerahkan materi KUA-PPAS APBD 2015 kepada Ketua DPRD Manokwari Dedi S. May di kantor DPRD Manokwari, Sowi Gunung, Sabtu (27/12/2014) Foto: CAHAYAPAPUA.com | Zack Tonu Bala

KUA PPAS Manokwari Terlambat Diserahkan, Rapat Hanya Dihadiri 11 Anggota DPRD

MANOKWARI, CAHAYAPAPUA.com– Hanya 11 dari 30 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Manokwari yang menghadiri penyerahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Plafon Penetapan Anggaran Sementara (PPAS) 2015, di kantor DPRD Manokwari Sowi Gunung, Sabtu (27/12/2014).

Penyerahan KUA PPAS juga molor dari jadwal. Rapat rencananya dibuka pukul 10.00, namun baru bisa dimulai sekitar 12.00 WIT.

Informasi yang dihimpun menyebutkan, keterlambatan rapat disebabkan sejumlah hal, salah satunya karena menunggu pimpinan serta sejumlah anggota dewan lainnya, juga akibat anggota dewan kecewa karena penyerahan KUA PPAS terlambat diserahkan pihak eksekutif sehingga mereka enggan hadir. Selain itu, sejumlah anggota DPRD juga disebut masih berada di luar daerah, sakit dan ijin, dan karena saat ini masih dalam suasana natal.

Seperti diketahui, Mendagri Djahjo Kumolo baru-baru ini mengeluarkan instruksi yang menyatakan, apabila sampai 31 Desember 2014, RAPBD 2015 belum ditetapkan, maka bupati bersama anggota DPRD tidak akan hak-hak keuangan selama 6 bulan.

Pemda Manokwari memproyeksikan Pendapatan Daerah tahun anggaran 2015 mencapai Rp 998 miliar lebih. Nilai pendapatan itu meningkat sebesar 149 miliar dibanding pendapatan dalam APBD Perubahan tahun 2014.

Sumber Pendapatan Daerah tahun 2015 itu bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diestimasi mencapai 55 miliar lebih, Dana Perimbangan 676 miliar lebih serta Lain-lain Pendatapan yang Sah 267 miliar lebih.

Sementara itu Belanja Daerah diproyeksi sebesar Rp 934 miliar lebih, yang terdiri atas Belanja Tidak Langsung diperkirakan sebesar 520 miliar lebih dan Belanja Langsung sebesar 414 miliar lebih.

Adapun Belanja Tidak Langsung meliputi ; Belanja Pegawai sebesar 323 miliar lebih, Belanja Bunga 7 miliar lebih Belanja Hibah 31 miliar lebih, Belanja Bansos 28 Miliar lebih serta Belanja Bantuan Pembangunan kepada Provinsi dan Kabupaten/Kota sebesar 128 miliar lebih.

Belanja Langsung meliputi ; Belanja Rutin SKPD 153 miliar lebih serta Belanja Program Strategis SKPD 260 miliar lebih.|ZACK TONU BALA

 

EDITOR: DUMA TATO SANDA

Tinggalkan Balasan