MANOKWARI, Cahayapapua.com— Kuasa hukum Elisa Sroyer, tersangka dugaan korupsi pengadaan lahan sirkuit motor prix Masni, Demianus Waney, menilai adanya tebang pilih oleh penyidik kepolisian terhadap penanganan kasus dugaan korupsi di daerah ini. Penyataan ini mengacu pada ditahannya Elisa meski yang bersangkutan diklaim selama ini cukup kooperatif menjalani pemeriksaan.

Demianus mengatakan terdapat sejumlah kasus yang sampai saat ini tersangkanya tidak ditahan, seperti kasus pengadaan kapal LCT di Sorong Selatan, yang menjerat mantan Bupati Sorong Selatan Otto Ihalauw. Dia menyebut Otto telah ditetapkan sebagai tersangka namun hingga kini yang bersangkutan masih bebas berkeliaran.

“Klien saya (Elisa Sroyer, red)  selama ini kooperatif menjalani pemeriksaan hingga dia ditetapkan sebagai tersangka, kemudian di tahan di Polres,” kata Demianus.

Menurut Demianus, seharusnya dalam penanganan kasus korupsi, ketika seseorang dinilai sudah memiliki alat bukti yang cukup dan ditetapkan sebagai tersangka, maka penyidik memiliki kewenangan untuk melakukan penahanan.

“Lalu mengapa sampai sekarang penyidik Polda Papua Barat belum melakukan penahanan. Sebenarnya ada konsipirasi apa? Ada kepentingan apa? Kenapa yang lain bisa lalu Otto Ihalauw malah bebas berkeliaran?” ujar Demianus.

Disinggung soal adanya rumor yang beredar bahwa kasus korupsi kapal cargo Sorong Selatan akan dilimpahkan ke Bareskrim Mabes Polri,  Demianus berpandangan bahwa penyidik Polda memiliki kemampuan yang mumpuni.

“Buktinya penyidik bisa tetapkan tersangka. Itu artinya penyidik mampu. Lalu, kenapa harus dilimpahkan ke Bareskrim Polri. Kalau memang benar, saya sangat tidak setuju, ada apa di balik kasus ini,” kata Wanei.

Dia meminta agar penyidik Tipikor Polda Papua Barat segera menahan Otto Ihalauw. “Jangan ada kesan hanya pejabat orang Papua yang ditahan, sebab tidak ada yang kebal hukum di Indonesia,” ujarnya.

Sementara itu Dir Krimsus Polda Papua Barat, Kombes Pol Budi Santosa yang dikonfirmasi via ponselnya, Selasa (9/1) mengaku, pihaknya masih dalam proses gelar perkara dalam kasus kapal kargo Sorong Selatan. Soal apakah kasus ini akan dilimpahkan ke Bareskrim Polri, kata Budi pihaknya baru sekedar menyurat.

“Baru kita laporkan melalui surat dan dianalisa oleh Bareskrim Polri. Nanti perkembangannya kami kabari lagi,” ujarnya.

Kasus dugaan korupsi pengadaan kapal cargo di Kabupaten Sorong Selatan sebelumnya ditangani Polda Papua, kemudian diserahkan kepada Polda Papua Barat dengan pertimbangan wilayah, berdasarkan surat Kapolda Papua yang ditujukan kepada Kapolda Papua Barat dengan Nomor B/680/III/2016/Ditreskrimsus tanggal 31 maret 2016.

Surat tersebut tentang pelimpahan kembali penanganan perkara dugaan korupsi atas pengadaan kapal kargo milik pemda sorsel yang ditangani Polda Papua sejak 2014. (mar)

Leave a Reply