Mantan Ketua Umum PPP Suryadharma Ali (SDA) bersama Ketua Umum PPP kubu SDA yang baru Djan Faridz (kanan). (Antara/Rosa Panggabean)

Kubu Djan Faridz Sebut Muswil PPP Papua Barat Kubu Romy Tak Punya Ijin Polisi

MANOKWARI,CAHAYAPAPUA.com— Sekretaris PPP Papua Barat versi Djan Faridz, H. Gani Rumakat,   mengungkap adanya pertemuan pengurus PPP Papua Barat versi Djan Faridz dan kubu Pro Muktamar Surabaya dengan Kapolres Manokwari di ruang Intelkam Polres Manokwari.

Menurut Gani, dalam pertemuan tersebut Kapolres menegaskan, tidak akan mengeluarkan ijin untuk kegiatan Muswil tersebut. Sebab menurutnya, Kapolres tidak ingin proses politik menabrak proses hukum yang sedang berlangsung. “Kapolres sangat bijak melihat persoalan ini,” ujarnya.

Meski dihadang penolakan Kubu Djan Faridz, serta kabar soal tidak adanya ijin dari pihak kepolisian untuk mengglar Muswil, namun kubu Romahurmuzy sepertinya tak terlalu risau. Berdasar pantauan Cahayapapua.com, sejumlah persiapan telah dilaksanakan di Aston Niu Hotel, tempat digelarnya muswil.

Di Kota Manokwari atribut PPP juga terlihat meramaikan kota. Deretan bendera hijau berlambang Ka’bah tertancap di sepanjang jalan protokol.

Koordinator PPP Wilayah Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat, M. Syahril Wasahua mengatakan, muswil akan tetap berlangsung. Sejauh ini 12—dari 13 DPC telah hadir di Manokwari.

Dualisme kepengurusan PPP di tingkat pusat masih mencuat antara kubu hasil Muktamar Surabaya (Romy) dengan hasil Muktamar Jakarta yang diketuai DDjan Faridz. Islah yang diupayakan masih alot.

Pertarungan dua kubu juga menjalar ke PTUN. Kubu Romahurmuziy mengajukan banding pada awal Maret 2015. Mereka tidak dapat menerima putusan PTUN yang membatalkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM. Surat tertanggal 28 Oktober 2014 itu mengesahkan kepengurusan PPP versi Romahurmuziy.

Kementerian Hukum juga menyatakan banding atas putusan yang diketuk pada 25 Februari lalu itu. |PATRIX B. TANDIRERUNG

Tinggalkan Balasan