Mantan Ketua Umum PPP Suryadharma Ali (SDA) bersama Ketua Umum PPP kubu SDA yang baru Djan Faridz (kanan). (Antara/Rosa Panggabean)

Kubu Djan Faridz Tolak Muswil PPP Versi Romy di Papua Barat

MANOKWARI,CAHAYAPAPUA.com— PPP Papua Barat versi Ketua Umum Djan Faridz menolak diselenggarakannya Musyawarah Wilayah (Muswil) oleh kubu Romahurmuziy (Romy) di Manokwari, Papua Barat, yang rencana digelar, mulai Sabtu (30/5/2015).

Sekretaris PPP Papua Barat versi Djan Faridz, H. Gani Rumakat mengatakan, penolakan ini didasari atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta Nomor 217/G/2014/PTUN-JKT tanggal 25 Februari 2015 tentang pengesahan terhadap kepengurusan DPP PPP dengan Ketua Umum H. Romshurmuziy yang telah dibatalkan.

Meskipun ada upaya banding dari pihak Kementerian Hukum dan HAM dan dari pihak H. Romhurmuziy, surat keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor : M.HH.0.AH.11.01 tertanggal 28 Oktober 2014 tetap tidak berlaku sampai ada putusan yang berkekuatan hukum tetap (Inkracht van gewijsde).

“Sehingga seluruh surat yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdr. H. Romahurmuziy dan kawan-kawannya pada tingkat provinsi, kabupaten/kota yang memakai atribut PPP patut diduga melawan hukum,” tegas Gani Rumakat kepada Cahayapapua.com, Jumat (29/5/2015).

Meski mendapat penolakan, Koordinator PPP Wilayah Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat,– Kubu Muktamar Surabaya– M. Syahril Wasahua mengatakan, penolakan itu takkan berpengaruh pada kondolidasi yang mereka lakukan.

“Muswil akan tetap berlangsung. Kenapa mempersoalkan Muswil? Ketua Umum mereka beda, kami beda. Yang soal kalau terjadi dualisme dalam satu kubu,” tangkis mantan fungsionaris PB HMI ini.

Dualisme kepengurusan PPP di tingkat pusat masih mencuat antara kubu hasil Muktamar Surabaya (Romy) dengan hasil Muktamar Jakarta yang diketuai Djan Faridz. Islah yang diupayakan masih alot.

Pertarungan dua kubu juga menjalar ke PTUN. Kubu Romahurmuziy mengajukan banding pada awal Maret 2015. Mereka tidak dapat menerima putusan PTUN yang membatalkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM. Surat tertanggal 28 Oktober 2014 itu mengesahkan kepengurusan PPP versi Romahurmuziy.

Kementerian Hukum juga menyatakan banding atas putusan yang diketuk pada 25 Februari lalu itu. |PATRIX B. TANDIRERUNG

Tinggalkan Balasan