Demo masyarakat adat dari Tambrauw, Kaimana, suku Maya Raja Ampat, Doreri Manokwari dan Wondama menuntut kejelasan soal kursi Otsus di halaman kantor Gubernur Papua Barat, Kamis (20/11/2014) Foto: CAHAYAPAPUA.com | Rizaldy

Kursi Otsus Dipermasalahkan, Kesbangpol Papua Barat: Kami Siap Dituntut

MANOKWARI, CAHAYAPAPUA.com– Kepala Kesbangpol Papua Barat, Albert Nakoh mempersilahkan masyarakat adat untuk menempuh jakur hukum jika belum menerima hasil seleksi 11 kursi DPR Papua Barat jalur pengangkatan periode 2014-2019.

“Kami persilahkan untuk menempuh proses hukum jika masih ada yang belum dapat menerima hasil seleksi, kami siap,” kata Albert dalam pertemuan bersama tokoh masyarakat adat Tambrauw, Raja Ampat dan Doreri Manokwari di Kantor Kesbangpol Papua Barat, Senin (24/11/2014).

Sebelum Albert menyampaikan ketegasannya, tokoh Pemuda Tambrauw Thomas Jafferzon Baru, dalam pertemuan yang digelar mengatakan, ada hal yang salah dalam proses seleksi kursi Otsus ini.

Hal itulah yang memotivasi masyarakat Tambrauw, Raja Ampat dan Doreri menggelar aksi di kantor Kesbangpol dan Gantor Gubernur Kamis pekan lalu.

Dengan tegas, Thomas Baru mengatakan, masyarakat Tambrauw menolak hasil putusan panitia seleksi ini. Thomas mempertanyakan kenapa dalam seleksi ini tidak ada satu pun perwakilan Tambrauw yang lolos.

Thomas mendesak Kesbangpol berkomunikasi dengan gubernur agar menggelar pertemuan segitiga antara gubernur, MRP, dan DPR Papua Barat. Masyarakat Tambrauw tak mau nama-nama hasil seleksi ini  dipaksakan untuk memperoleh SK dan dilantik sebelum pertemuan segitiga ini dilaksanakan.

Ketua Dewan Adat Suku (DAS) Maiyah Raja Ampat Johanes Arampeley menambahkan, pada pengangkatan 11 kursi ini pihaknya merekomendasikan sebanyak 3 orang, 1 gugur, 2 orang lainnya ikut hingga seleksi, namun tidak lolos. Disisi lain,  ada 2 orang yang mengatasnamakan Maiyah Raja Ampat.

Ketua DAS Doreri Jairus Rumfabe menyampaikan hal yang sama. Dari Doreri pada pengangkatan ini hanya merekomendasikan 1 orang namun yang bersangkutan tidak lolos. Disisi lain, justru panitia seleksi meloloskan orang yang tidak direkomendasikan oleh DAS Doreri.

Jairus minta Kesbangpol dapat  menjelaskan dari mana Rekomendasi yang dikantonginya. “Dan kenapa bisa diakomodir,” tanya dia.

Menjawab, pernyataan tersebut, Albert Nakoh mengatakan bahwa Timsel tidak memihak dalam proses seleksi ini. Ia mengklaim nama-nama yang lolos dalam seleksi ini diputuskan sesuai perolehan nilai yang diperoleh para peserta dalam seleksi tersebut.

Soal tidak terakomodirnya Tambrauw, Albert menambahkan keterwakilan dalam seleksi ini bukan dilakukan untuk kabupaten atau kota, namun dibagi dalam cluster yang telah terbagi menjadi 3 yakni, cluster Manokwari, Sorong Raya dan Kuriwamesa. Dari 3 cluster ini ada 27 orang yang seleksi.

Atas hasil seleksi ini, Kesbang atau Timsel, menurut Albert, tidak dapat merubah keputusan tersebut. Ia mengatakan nama-nama calon yang lolos juga sudah diserahkan kepada gubernur. ” Saat ini hasil seleksi itu sudah berada di meja Kementerian Dalam Negeri untuk proses penerbitan Surat Keputusan,” kata Albert.

Sementara terkait persoalan rekomendasi, Albert menjelaskan sebelum panitia seleksi memulai proses seleksinya, tim seleksi dan Kesbangpol menerima nama-nama para calon dari MRP Papua Barat. Sehingga pihaknya beranggapan bahwa nama-nama tersebut sudah merupakan perwakilan dari masyarakat adat di wilayahnya masing-masing.

Tentang persoalan Arnold Rouw, calon asal Kaimana yang tidak dinyatakan lolos meski menduduki peringkat 3 pada proses seleksi kemarin, Albert mengatakan, pencoretan Arnold Rouw dilakukan karena kerukunan Kuriwamesa menyatakan bahwa yang bersangkutan bukan orang kuriwamesa, namun ia orang Serui. |TOYIBAN

 

EDITOR: DUMA TATO SANDA

Tinggalkan Balasan